Pajak.com, Jakarta – Government Affairs and Public Policy Google Indonesia Danny Ardianto mengungkapkan, pihaknya siap mengikuti setiap penerapan kebijakan pajak di dalam negeri yang merujuk kepada hasil kesepakatan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
“Kami mengikuti yang sudah ada dan yang akan nantinya setelah kesepakatan KTT G20,” ungkapnya dalam sebuah forum diskusi secara virtual, dikutip Pajak.com pada Selasa (16/11).
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga telah mengikuti peraturan yang berkaitan dengan perpajakan di tanah air beberapa waktu yang lalu. Tepatnya, pada 2019, Google Indonesia telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan jasa pelayanan yang kerap kali digunakan oleh masyarakat dalam ruang digital.
Menurutnya, dari layanan google ads hingga clouds yang banyak digunakan oleh masyarakat di dalam negeri sudah dimodifikasi menggunakan mata uang rupiah. Sehingga, pembayaran PPN dapat dihitung sesuai dengan pendapatan yang didapatkan dari layanan-layanan tersebut.
“Kami sudah melaporkan pajak PPN berdasarkan aturan yang ada di Indonesia sejak 2019,” tambahnya.
Kemudian, yang berkaitan dengan Pajak penghasilan (PPh) yang akan dibebankan pada Google Indonesia, pihaknya pun akan mengikuti hasil dari kesepakatan yang dicapai dalam KTT G20. Karena, dalam membahas pajak ini, diperlukan partisipasi dari negara-negara lain pengguna layanan Google di seluruh pelosok dunia dalam menentukan pajak yang akan dibebankan.
Danny mengatakan, diperlukannya partisipasi oleh negara lain agar penerapan pajak yang diberlakukan tersebut dapat dipahami secara jelas dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari negara-negara yang menggunakan aplikasi di atas dalam ruang digital. Dengan begitu, akan memberikan rasa tenang kepada setiap pemangku kepentingan yang menggunakan aplikasi tersebut.
“Kesepakatan yang mudah dipahami dan tidak ada frasa ambigu dalam aturan pajak yang akan diterapkan,” katanya.
Kesepakatan ini, akan mengikat perusahaan multinasional seperti Google untuk membayar pajak sesuai dengan aturan dari negara-negara setempat. Sehingga, setiap klausul dalam kesepakatan yang telah dicapai oleh KTT G20 dapat menjangkau seluruh aspek dari layanan aplikasi dari perusahaan multinasional ini di masa-masa mendatang.
“Perusahaan multinasional tidak membayar pajak karena peraturan negara setempat belum menjangkau. Adanya KTT G20 akan membuat secara adil pembayaran pajak,” ujarnya.
Ia berpendapat, dukungan pajak ini sangat penting dalam mendorong ekonomi digital di dalam negeri yang tengah berkembang dengan pesat selama beberapa waktu belakangan. Mengingat saat ini, banyak pelaku ekonomi digital, khususnya pengembangan permainan digital (Game Developer) dalam negeri yang tengah menyasar pasar luar negeri seperti Amerika Serikat, Cina, dan Jerman.
Selain itu, seiring pesatnya perkembangan sektor pasar elektronik atau e-commerce yang kini semakin spesifik, maka kini setiap industri dari berbagai sektor tengah mengembangkan pasar elektroniknya sesuai dengan target masyarakat yang disasar oleh pelaku industri terkait. Terlebih, dari periode awal pandemi hingga pertengahan 2021, tercatat sebanyak 21 juta masyarakat yang telah beralih digital dan sebanyak 73 persen dari masyarakat tersebut berasal dari masyarakat yang tinggal di daerah non-metropolitan.
“Mengembangkan ekonomi bertumpu oleh digital. Harus ada balance antara kepastian hukum dan instrumen pajak,” pungkasnya.
