Pajak.com, Jakarta – Kementerian Investasi menggelar rapat koordinasi bersama kepala daerah dari Sumatera Barat, Maluku, dan Bali, pada (18/6). Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun peta peluang investasi dalam proyek prioritas strategis yang akan ditawarkan ke investor. Pemerintah juga berupaya melakukan pemerataan investasi di seluruh daerah.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif Kementerian Investasi untuk memberikan informasi dan data yang akurat kepada investor, khususnya yang hendak menanamkan modal pada proyek investasi prioritas strategis. Informasi yang komprehensif diharapkan membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di Indonesia.
“Saat masuk ke Kementerian Investasi, saya melihat proses promosi investasi kita seperti mengarang bebas karena belum adanya desain investasi yang terstruktur. Dengan adanya peta peluang investasi ini, investor dapat lebih mudah menetapkan keputusannya dengan proyek yang strategis,” kata Bahlil dalam sambutannya.
Dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi yang disahkan pada tanggal 4 Mei 2021, Kementerian Investasi memandang pentingnya peningkatan dan pemerataan investasi.
“Kita tidak boleh hanya berpusat pada daerah Jawa, harus ada pemerataan proyek investasi daerah. Maka dari itu dengan adanya peta peluang investasi ini, harus ada keterlibatan pengusaha lokal daerah,” tegas Bahlil.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengusulkan, agar pemerintah mendukung daerahnya untuk menyusun feasibility study (FS) atau studi kelayakan bisnis pada sektor-sektor potensial di wilayahnya, seperti pariwisata, pertanian, dan pendidikan.
“Kami memohon dukungan dari Bapak Menteri dalam penyusunan FS di beberapa bidang usaha yang potensial, diantaranya adalah industri pengolahan kelapa, industri pengolahan kopi arabika, pengolahan gambir, serta pengolahan kakao,” kata Mahyeldi.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menekankan, pentingnya investasi berbasis empowerment (pemberdayaan) sumber daya lokal untuk menjadi kekuatan perekonomian daerah.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno. Menurutnya, sumber daya lokal harus dijaga dan dikembangkan. Ia lantas menyampaikan potensi investasi di wilayah Maluku, seperti pengembangan industri pala, terutama di wilayah Banda. Ada pula pembangunan pusat kegiatan perikanan yang merupakan upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Maluku untuk menjadi lumbung ikan nasional.
Sebagai informasi, rapat koordinasi yang turut dihadiri pejabat dari kementerian dan lembaga terkait ini merupakan kelanjutan kegiatan pada tahun 2020. Kementerian Investasi berharap pemangku kepentingan dapat segera menyusun peta peluang investasi untuk 25 proyek yang berlokasi di 20 provinsi di seluruh Indonesia.
Pemetaan akan disajikan dalam bentuk pra-studi uji kelayakan bisnis dengan analisis di berbagai aspek, antara lain infografis maupun informasi proyek berbasis spasial. Adapun sektor yang menjadi fokus kajian, yaitu sektor pariwisata, pengembangan kawasan dan industri yang terintegrasi, dan infrastruktur penunjang kawasan.
