Pajak.com, Jakarta – Transisi energi harus mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Peralihan ini juga diharapkan akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di masa mendatang serta membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) yang tengah digalakkan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Arifin menekankan proses peralihan ini harus dioptimalkan oleh Indonesia untuk diimplementasikan dalam membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kualitas layanan penyediaan energi. Jika ini serius dijalankan, menurut Arifin akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.
“Transisi energi ini sangat penting bagi Indonesia, apalagi kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa proses ini bisa menciptakan pembangunan ramah lingkungan dan masa depan yang lebih baik. Apakah kita melakukan face out (menghapuskan) maupun face down (mengurangi) PLTU, transisi akan segera datang,” kata Arifin dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (6/12).
Pemerintah mengungkapkan besarnya ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil cukup menyulitkan pendanaan dalam mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Untuk itu, Arifin berharap the Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions bisa menjadi forum dalam mendapatkan peluang pendanaan agar pemanfaatan EBT bisa berjalan.
International Energy Agency (IEA) membentuk the Global Commission yang terdiri atas para menteri dan ahli untuk mencari cara terbaik agar masyarakat terlibat dalam transisi energi di seluruh dunia. Komisi ini dibentuk karena meningkatnya tren kebijakan Net Zero Emission (NZE) dalam transisi energi serta dampak-dampaknya. Komisi bertujuan menanggulangi dampak sosio-ekonomi dari transisi energi, meningkatkan keterlibatan publik, memberikan rekomendasi kebijakan transisi energi kepada para pengambil kebijakan, dan membahas isu-isu krusial seputar transisi energi.
Fokus kerja Komisi adalah pada dampak transisi energi pada masyarakat yang mencakup menggali pertimbangan strategis mengenai target komitmen transisi energi (misalnya NZE), memitigasi dampak bagi masyarakat termasuk dunia usaha, sektor-sektor terkait, dan dinamika kawasan, mendalami dampak strategi atau kebijakan terkait energi bersih (carbon tax, subsidies reform, dan sebagainya, serta kaitannya dengan pengembangan infrastruktur energi.
The Global Commission menawarkan beberapa butir rekomendasi saran untuk mengimplementasikan energi transisi, yaitu merancang transisi untuk memaksimalkan penciptaan pekerjaan yang layak; mengembangkan dukungan pemerintah yang disesuaikan untuk masyarakat dan pekerja serta fokus pada keterampilan dan pelatihan; penggunaan dialog sosial, keterlibatan pemangku kepentingan yang kuat, dan koordinasi kebijakan untuk memberikan hasil yang lebih baik.
Sementara itu, di bidang pembangunan sosial dan ekonomi, rekomendasi yang diberikan, yakni memastikan bahwa kebijakan meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup untuk semua; memprioritaskan akses energi bersih universal dan penghapusan kemiskinan energi; menjaga dan meningkatkan ketahanan, keterjangkauan, dan ketahanan energi.
Untuk mewujudkan pemerataan, keterlibatan sosial dan keadilan, rekomendasi yang diberikan meliputi memasukkan pertimbangan gender, kesetaraan dan inklusi sosial dalam semua kebijakan; memastikan distribusi manfaat energi bersih yang adil dan menghindari risiko dampak negatif yang tidak proporsional pada populasi yang rentan; dan mengintegrasikan suara generasi muda dalam pengambilan keputusan.
Sementara dalam partisipasi publik, rekomendasi yang diberikan adalah menggunakan wawasan dari ilmu perilaku untuk merancang kebijakan perubahan perilaku yang efektif; melibatkan publik melalui partisipasi dan komunikasi; meningkatkan dampak melalui kolaborasi internasional dan pertukaran praktik terbaik.
