Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tindakan korupsi akan menghambat usaha Indonesia menjadi negara maju. Korupsi membuat Indonesia tak bermartabat dan sulit mencapai kesejahteraan yang adil bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan, upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan saja, melainkan juga membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan law enforcement yang tegas serta kredibel, namun juga harus diberikan aneka edukasi untuk masyarakat.
“Mencegah dan membangun sistem yang antikoruptif secara komprehensif akan sangat menentukan apakah sebuah bangsa bisa meneruskan perjalanan menjadi berpendapatan tinggi, bermartabat dan memiliki kesejahteraan yang adil,” kata Sri Mulyani, dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi, pada (13/4).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyarankan, agar pemangku kepentingan memiliki andil cegah korupsi dilihat dari membangun sebuah integritas kejujuran, serta menciptakan sistem yang bisa mendeteksi sejak dini mengenai adanya indikasi tindakan koruptif.
“Itu karena tata kelola dan integritas adalah pondasi yang luar biasa penting bagi suatu bangsa,” ujarnya.
Untuk itu, Sri Mulyani menilai, keberadaan tim strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) menjadi langkah penting bagi Indonesia. Stranas PK memiliki tiga fokus meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
Kemenkeu terus melakukan pengawalan dan pengembangan berbagai aksi untuk mencegah korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan.
“Ketiga fokus itu begitu penting dan telah dijabarkan dalam aksi-aksi pencegahan korupsi dan dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga yang memang memiliki tanggung jawab di tiga hal itu,” jelas Sri Mulyani.
Salah satu contohnya, Kemenkeu telah melakukan integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi demi mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan.
“Kepatuhannya juga kami terus melakukan reformasi di bidang logistik nasional untuk meningkatkan kinerja sistem logistik Indonesia agar semakin kompetitif dan tertata kelolanya,” kata Sri Mulyani.
Selanjutnya dari sisi belanja, Kemenkeu berupaya mencegah korupsi melalui perencanaan penganggaran terutama dalam pengadaan barang dan jasa dengan landasan tata kelola yang baik, transparan serta akuntabel.
Ia menjelaskan, pihaknya melakukan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah agar dapat terpantau secara transparan.
“Dengan teknologi digital kita berharap interaksi antara birokrasi dengan para stakeholder bisa dilakukan secara jauh lebih pasti, profesional, transparan dan tidak koruptif,” katanya.
