Pajak.com, Jakarta – Pemerintah terus melakukan reformasi struktural untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) diterbitkan untuk mendukung reformasi struktural, meningkatkan investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UUCK juga mengatur tentang ketetapan yang sebelumnya tumpang tindih menjadi lebih jelas, mereformasi izin usaha menjadi lebih mudah, membentuk Indonesia Investment Authority untuk iklim investasi yang lebih baik, serta merumuskan kembali daftar prioritas investasi.
Di tengah masa pandemi yang penuh tantangan dan memberikan dampak sosial-ekonomi, masih terdapat sinyal positif perekonomian dalam negeri baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Salah satu indikator yang menjadi sinyal positif adalah neraca perdagangan yang telah mengalami surplus lebih dari 21 miliar dollar AS pada tahun 2020 dan terus mengalami surplus hingga saat ini.
Selain itu, Foreign Direct Investment juga telah mencapai sekitar 7,6 miliar dollar AS pada kuartal pertama tahun 2021, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 6,7 miliar dollar AS. Capaian ini mencerminkan kepercayaan berkelanjutan dari komunitas investor global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan, meskipun dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang diberlakukaan saat ini, proyeksi pertumbuhan dari sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF dan OECD untuk tahun 2021 masih memberikan pandangan optimis dan menempatkan pertumbuhan ekonomi kita dari 4,3 persen menjadi 4,9 persen dan dari 5 persen menjadi 5,8 persen pada tahun 2022. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga memfokuskan untuk melindungi para pekerja, perusahaan, UMKM, dan dampak negatif ekonomi akibat pandemi dengan menciptakan iklim bisnis dan investasi yang lebih baik.
“UUCK merupakan salah satu upaya terbaik yang dilakukan pemerintah agar fundamental perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Selain menciptakan iklim bisnis dan investasi yang kondusif serta memperkuat standar lingkungan yang berkelanjutan, pemerintah juga mendorong transformasi digital,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (22/07).
Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong tenaga kerja untuk lebih memahami dunia digital melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan yaitu program Kartu Prakerja. “Program ini telah membekali dengan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan agar berdaya saing dalam dunia kerja bagi lebih dari 8 juta pekerja, pencari kerja dan pekerja yang diberhentikan,” tambahnya.
Menko Airlangga melanjutkan bahwa peran sektor swasta sangat penting selama pandemi, misalnya menciptakan banyak peluang bisnis dan memunculkan model bisnis baru. Dalam upaya pemulihan ekonomi untuk sektor swasta, pemerintah selalu memastikan bahwa mekanisme dukungan untuk membantu bisnis swasta akan tetap ada, terutama selama masa-masa pandemi yang penuh tantangan. Disamping itu, kebijakan-kebijakan yang diterapkan akan selalu ditinjau dan dievaluasi.
“Saya mendorong para pengusaha untuk memanfaatkan dengan baik lingkungan bisnis baru dan iklim investasi kita yang telah diberlakukan oleh UUCK. Pemerintah menegaskan bahwa undang-undang ini memihak kepada karyawan dan pembuka lapangan pekerjaan. Perizinan berusaha juga menjadi lebih mudah dan saya yakin ada potensi bisnis yang besar terlepas dari tantangan sedang yang kita hadapi,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa selain pandemi, pemerintah juga menangani isu-isu terkait perubahan iklim, mendorong transformasi digital, serta tantangan tenaga kerja, perdagangan, dan investasi, dimana Isu-isu ini akan menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam G20.
“G20 merupakan kesempatan yang baik bagi kita semua untuk terlibat dalam penyelesaian global yang berorientasi pada tindakan bersama masyarakat internasional untuk mengatasi tantangan saat ini dan masa depan,” pungkasnya.
