Pajak.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengungkapkan, Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum yang dapat membawa manfaat ekonomi sekaligus mendorong akselerasi agenda transformasi digital Indonesia.
“Karena secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia,” ungkapnya dalam rapat streamlining Isu Digital Forum G20 dengan Working Groups dan Engagement Groups secara hibrida, Senin (22/11).
Ia menambahkan, Presidensi G20 Indonesia diestimasikan dapat membawa manfaat ekonomi selama pelaksanaannya. Manfaat itu berupa peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 Triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 Triliun serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 orang di berbagai sektor.
“Diperkirakan 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan International Monetary Fund & World Bank Group (IMF-WBG) Annual Meetings 2018 di Bali,” tambahnya.
Dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Kominfo akan mengambil peran sebagai pengampu persiapan substansi dan penyelenggaraan Digital Economy Working Group (DEWG).
“Indonesia berkesempatan menjadi pemimpin pertama DEWG setelah sebelumnya dielevasi dari status task force pada Presidensi Italia tahun 2021. Kementerian Kominfo selaku pengampu DEWG menyambut baik amanat ini dan mendorong terciptanya diskusi lintas sektor, termasuk dengan seluruh working groups dan engagement groups, baik yang berada di bawah Sherpa Track maupun Finance Track G20,” jelasnya.
Ia melanjutkan, penyelenggaraan tersebut dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia.
“Kami melihat bahwa penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia, antara lain mengadvokasi agenda dan kepentingan Indonesia termasuk mewujudkan fair level playing field antara negara maju dan berkembang,” ujarnya.
Selain itu, Presidensi G20 juga akan memiliki manfaat bagi pelaku industri serta inovasi teknologi digital di Indonesia.
“Menjadi melting pot bagi pelaku industri dan regulator lintas sektor untuk melakukan optimalisasi teknologi digital dan showcasing potensi, inovasi, dan kreativitas Indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital,” imbuhnya.
Bahkan, peningkatan status Digital Economy Task Force (DETF) menjadi DEWG membuka peluang bagi Indonesia menjadi pemimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global dan akan memberikan legitimasi dan kepastian institusional yang lebih bersifat kukuh dan konsisten.
“Elevasi DETF menjadi DEWG memberi kesempatan bagi Indonesia untuk memimpin diskusi pembahasan kebijakan ekonomi digital global dengan komitmen antar negara anggota G20 yang lebih kuat,” tegasnya.
Melalui DEWG, Johnny berharap bahwa pembahasan isu digital dapat berlangsung lintas industri dan sektor. Sehingga akan dapat memfasilitasi upaya kolaborasi, koordinasi, dan pemutakhiran kebijakan pemanfaatan teknologi digital termasuk dalam konteks pelayanan publik.
“Tidak hanya itu, DEWG juga dapat menjadi forum untuk mengawal pelaksanaan kebijakan dan komitmen terkait isu ekonomi digital yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya,” pungkasnya.
