Pajak.com, Jakarta – Menuju Indonesia yang lebih hijau, PT PLN (Persero) melakukan transisi energi melalui inovasi dekarbonisasi untuk mencapai Carbon Neutral 2060. Upaya PLN lakukan dekarbonisasi ini tergambar dari peta jalan (roadmap) skenario Zero Carbon (Carbon Neutral) 2060.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan, tidak hanya dari sisi pasokan, PLN juga secara aktif dari sisi demand mendorong penggunaan energi listrik yang ramah lingkungan kepada masyarakat. Selain dengan memberikan kemudahan dan stimulus listrik bagi pelanggan, PLN berkomitmen untuk terus menyempurnakan ekosistem kendaraan listrik dan kompor induksi.
“PLN siap melaksanakan tugas sebagai penggerak dan pionir perubahan transportasi berbasis fosil menjadi berbasis energi bersih. Menggantikan kendaraan BBM dengan kendaraan listrik. PLN bahkan telah menyiapkan ekosistem sejak hari ini dan siap menggandeng mitra strategis mendukung penguatan ekosistem kendaraan listrik,” ungkap Zulkifli dalam keterangan tertulis, dikutip Pajak.com Senin (01/11).
Ia menambahkan, PLN memberikan insentif kepada pengguna kendaraan listrik berupa biaya penyambungan guna tambah daya listrik di rumah. PLN juga memberikan diskon tarif listrik selama tujuh jam (pukul 22.00-05.00) khusus untuk pengisian daya kendaraan listrik di rumah. Per Oktober 2021, PLN telah menyediakan 47 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain itu, PLN juga aktif mengajak pihak ketiga untuk bekerja sama membuka SPKLU dengan menghadirkan website khusus untuk layanan kemitraan. Melalui website ini nantinya para badan usaha yang hendak turut serta dalam membangun SPKLU bisa mendaftar melalui kanal tersebut.
Dari sisi supply, saat ini, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih mendominasi sistem pembangkitan PLN dengan kontribusi sekitar 68 persen. Tahapan monetisasi pembangkit berbasis batu bara hingga 2056 akan dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan pembangkit EBT.
Zulkifli merinci, mulai 2030 PLN akan memasuki tahap pertama mempensiunkan pembangkit fosil tua yang sub-kritikal sebesar 1 gigawatt (GW). Kemudian pada 2035 memasuki tahap kedua, PLN akan kembali mempensiunkan PLTU sub-kritikal sebesar 9 GW.
Selanjutnya tahap ketiga pada tahun 2040, PLN akan mempensiunkan PLTU yang super critical sebesar 10 GW. Lima tahun berikutnya, PLN akan mempensiunkan PLTU ultra super critical tahap pertama sebesar 24 GW. Setelah itu, pada 2055 masuk tahap pemensiunan super critical terakhir sebesar 5 GW. Adapun pada periode 2030 hingga 2056 mendatang, PLTU akan digantikan dengan energi baru terbarukan secara bertahap.
“PLN siap menjalankan tugas mulia, yaitu menyediakan ruang hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. PLN akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki, manusia, pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kapital seoptimal mungkin untuk menjalankan tugas tersebut,” jelasnya.
Zulkifli melanjutkan, beberapa pembangkit yang sudah berjalan akan dikonversi dengan menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. PLN juga sudah menyiapkan skenario carbon capture, utilization, and storage (CCUS) yang dalam roadmap akan mulai diterapkan setelah 2035. CCUS dinilai sebagai teknologi alternatif yang dari segi dampak lingkungan dan jaminan ketersediaan pasokannya relatif aman.
Dari sisi investasi, penerapan teknologi CCUS memang masih perlu dikaji lebih mendalam. Namun, investasi yang dibutuhkan diperkirakan masih memungkinkan untuk diterapkan pada pembangkit PLN yang masih layak beroperasi.
Melihat hal tersebut, Zulkifli optimistis bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, biaya yang dibutuhkan untuk penerapan CCUS akan semakin murah. Ketika investasi CCUS sudah terjangkau, skenario ini dapat mempertahankan penggunaan batu bara pada volume tertentu hingga 2060.
“Penggunaan batu bara akan tumbuh sampai 2030, tapi dengan CCUS yang kemudian bisa pertahankan penggunaan batu bara sekitar 150 TWh. Tapi secara bauran energi akan turun, karena porsinya tetap akan banyak energi terbarukan yang digunakan,” pungkasnya.
