Pajak.com, Roma – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar negara-negara G20 melaksanakan setidaknya tiga upaya untuk mempercepat pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pasalnya, pandemi telah membawa sejumlah dampak, salah satunya kemiskinan ekstrem dunia yang kembali meningkat dari awalnya diharapkan 7,5 persen di tahun 2021, naik kembali ke 9,4 persen.
Selain itu, terganggunya rantai pasok global bukan hanya menggoyahkan kebutuhan industri, tetapi juga mengganggu stabilitas kebutuhan dasar, termasuk pangan, terutama di negara-negara berkembang. Untuk itu, Jokowi memandang target SDGS sebagai payung besar bagi pemenuhan hak-hak pembangunan yang berkelanjutan harus makin diperjuangkan di pascapandemi.
“Kita harus segera beraksi agar dunia tidak terancam jatuh ke dalam krisis berkepanjangan. Kita G20 harus melakukan sejumlah upaya bersama untuk memastikan SDGs tercapai sesuai target, 9 tahun lagi,” ujar Presiden Jokowi saat berpidato pada sesi KTT G20 yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10).
Upaya bersama tersebut yaitu pertama, menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan. Menurut Jokowi, inisiatif debt service suspension serta tambahan alokasi SDR senilai 650 miliar dollar AS menjadi langkah penting untuk memberi ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah untuk berkonsentrasi melawan pandemi.
Kedua, memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. Ia berpandangan, financing gap yang melebar dari 2,5 triliun dollar AS per tahun menjadi 4,2 triliun dollar AS per tahun, harus menjadi perhatian serius.
“Mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup gap pendanaan SDGs, termasuk melalui blended finance harus segera dilakukan. Peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan harus didorong untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di negara berkembang,” paparnya.
Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan terhadap guncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama di sektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan.
Jokowi mengemukakan, PBB mencatat setidaknya delapan negara berada di tingkat risiko sangat tinggi dan 40 negara risiko tinggi bagi lost generation, terutama karena menurunnya kesempatan belajar dan lapangan pekerjaan.
Indonesia, lanjut Jokowi, telah mengembangkan kebijakan yang meningkatkan adaptasi sektor pendidikan dan memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang paling rentan dan kehilangan pekerjaan.
“Namun, banyak negara lain yang menghadapi risiko tinggi. G20 harus bekerja sama membantu mereka memastikan tidak ada lost generation. Hanya dengan demikian, kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapapun,” tandasnya.
