Pajak.com, Jakarta – Tokopedia berharap pertumbuhan transaksi e-commerce dapat diikuti dengan pengembangan infrastruktur logistik yang memadai. Jika tidak, Indonesia akan terus memiliki predikat sebagai negara dengan biaya logistik termahal di Asia, yakni sebesar 24 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Associate Vice President of Fulfillment Tokopedia Erwin Dwi Saputra mengutip data Indonesia (BI) yang memprediksi nilai transaksi e-commerce pada 2022 mencapai Rp 530 triliun. Namun, bertumbuhnya bisnis e-commerce masih memiliki tantangan geografis terkait infrastruktur logistik.
“Indonesia negara kepulauan. Pembeli bisa di pulau, sementara penjualnya di Jakarta atau di Bandung. Ini tantangan bagi kami untuk memberi layanan yang sama,” kata Erwin dalam webinar Regional Summit 2021 bertajuk Membangun Tulang Punggung Ekspansi E-Commerce, pada (30/11).
Ia menuturkan, untuk mengatasi tantangan itu Tokopedia terus menjalin kemitraan dan menambah jumlah kurir agar dapat mengakses seluruh titik di Indonesia. Tokopedia mengklaim bisa tetap menjaga kualitas produk dengan layanan pengiriman cepat di tengah volume penjualan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang naik 3 hingga 5 kali lipat saat pandemi.
“Hingga kini Tokopedia saat ini bermitra dengan 13 kurir pengiriman dan telah menjangkau 99 persen kecamatan di seluruh Indonesia. Tokopedia memberi solusi kepada pedagang dalam hal logistik, yaitu menyediakan toko cabang yang memberi layanan kepada penjual untuk menitipkan barang di gudang,” kata Erwin.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Asperindo Budiyanto Darmastono mengakui, pertumbuhan e-commerce yang cukup besar di Indonesia memang tidak sebanding dengan infrastruktur transportasi.
“Kami melihat infrastruktur transportasi belum memadai secara maksimal, yaitu belum terintegrasi, khususnya di pelabuhan dan bandara. Artinya, laut dan udara belum terintegrasi,” ungkap Budiyanto.
Ia memberi contoh, infrastruktur yang belum memadai di Indonesia Timur, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengiriman barang ke sana masih mengandalkan penerbangan yang notabene tidak berjalan normal selama pandemi.
“Banyak penerbangan yang sebelum pandemi sebagai tulang punggung perusahaan kurir mengirim barang lewat udara, selama pandemi, banyak airline yang mengurangi penerbangan. Sehingga banyak mengalami keterlambatan di Indonesia timur,” kata Budiyanto.
Menurutnya, tantangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak, khususnya pemerintah. Swasta dan pemerintah harus saling berkolaborasi mengakselerasi pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol di seluruh wilayah di Indonesia agar pengiriman barang antara satu daerah ke daerah lain dapat lebih cepat dan murah.
Sementara itu, Vice President Pengembangan Bisnis E-commerce dan Kelembagaan JNE Mayland Hendar Prasetyo mengungkapkan, sebagai perusahaan jasa pengiriman, JNE beradaptasi dengan culture society impact yang saat ini terbiasa dengan mobile connectivity.
“Perusahaan jasa pengiriman harus mengikuti perkembangan zaman. Yang tadinya secara sistem di awal e-commerce berdiri, kita di perusahaan jasa pengiriman masih menggunakan resi kertas, harus datang ke counter, sekarang dengan adanya JNE di seluruh Indonesia, menjadi rangking ke delapan dalam mobile connectivity,” kata Hendar.
Sejatinya, saat ini pemerintah telah berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur. Menurut Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi, selama masa pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur transportasi terbilang masif di berbagai wilayah. Hal itu dapat meningkatkan konektivitas yang berpotensi menciptakan efisiensi logistik.
“Infrastruktur tersebut terutama mencakup pembangunan dan pengembangan sejumlah pelabuhan, jalan tol, dan rel kereta api di sejumlah wilayah. Program di beberapa kementerian juga berdampak positif terhadap sektor logistik. Salah satunya adalah pembangunan tol laut yang terus berkembang dari 6 trayek pada tahun 2016 menjadi 26 trayek pada tahun 2021,” ungkap Setijadi.
