Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa kontribusi sektor ESDM terhadap penerimaan negara periode Januari-Juli 2021 telah mencapai Rp 141 triliun.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, kontribusi sektor ESDM terhadap penerimaan negara menunjukkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Tidak hanya itu saja, kontribusi dan kinerja sektor ESDM pun terus tumbuh positif, di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang mulai terkendali.
“Hingga Juli tahun ini, kontribusi sektor ESDM dalam penerimaan negara mencapai Rp 141 triliun atau lebih tinggi 103 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan investasi ESDM telah mencapai lebih dari 12 miliar dollar AS,” ungkapnya pada Upacara Peringatan Hari Jadi Pertambangan ke-76 yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (28/09).
Arifin menambahkan, di subsektor migas, selain mengubah skema kontrak bagi hasil menjadi lebih fleksibel, pemerintah juga memberikan berbagai macam insentif untuk menarik investasi. Selain itu, Program BBM Satu Harga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga terus dilaksanakan dan menargetkan lebih dari 580 titik hingga tahun 2024.
“Di bidang migas, kontrak bagi hasil migas telah dibuat lebih fleksibel yaitu skema gross split atau cost recovery. Untuk lebih menarik investasi hulu migas, berbagai insentif telah diberikan, antara lain untuk Blok Mahakam. Pada bulan Agustus 2021, Blok Migas Rokan, salah satu blok migas terbesar Indonesia juga secara resmi telah dikelola negara melalui Pertamina,” tambahnya.
Kementerian ESDM juga mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kepastian pemanfaatan batu bara untuk menjaga ketahanan energi domestik, khususnya pada pembangkit listrik. Dimana kebijakan pemanfaatan mineral tersebut diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, utamanya nikel sebagai salah satu material pendukung baterai kendaraan listrik.
Di bidang ketenagalistrikan, pemerataan akses listrik juga masih menjadi fokus utama Kementerian ESDM. “Saat ini, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,4 persen, dan tahun depan ditargetkan seluruh rumah tangga telah teraliri listrik 100 persen,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Arifin kembali menyampaikan bahwa Kementerian ESDM telah menyusun Grand Strategy Energy Nasional (GSEN) yang diharapkan mampu membuahkan solusi untuk tantangan ketahanan dan kemandirian energi nasional.
“Melalui GSEN diharapkan mampu menjadi jawaban dari tantangan yang saat ini dihadapi, antara lain keterbatasan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan tuntutan pembangunan infrastruktur yang lebih masif dan tepat guna,” jelasnya.
Dokumen itu telah memetakan rencana untuk untuk menambah kapasitas pembangkit EBT sebesar 38 GW sampai tahun 2035, melalui upaya percepatan substitusi energi primer, konversi energi primer fosil, penambahan kapasitas EBT dan pemanfaatan EBT nonlistrik.
“Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memprioritaskan pengembangan energi surya karena biaya investasi yang semakin rendah dan waktu pelaksanaan yang semakin singkat,” ujarnya.
Arifin pun mengatakan bahwa program-program tersebut mendukung target transformasi energi menuju net zero emission (NZE) yang menjadi komitmen bersama untuk dicapai paling lambat pada tahun 2060 atau bisa lebih cepat lagi dengan bantuan internasional.
“Pemilihan teknologi menjadi pertimbangan utama guna memastikan ketersediaan, kemudahan, keterjangkauan, keberlangsungan dan daya saing untuk mencapai kemandirian energi, ketahanan energi, pengembangan berkelanjutan, serta ketahanan iklim dan rendah karbon,” pungkasnya.
