Pajak.com, Jakarta – Pemerintah memperkuat komitmen untuk mendorong koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan industri kecil menengah (IKM), untuk dapat terhubung ke dalam rantai pasok global (global value chain). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga bersinergi meningkatkan ekspor dan penguatan substitusi impor.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, salah satu langkah awal mencapai keinginan itu adalah adanya sinergi dari ketiga kementerian ini. Kolaborasi diimplementasikan melalui kemitraan koperasi, UMKM, dan IKM dengan enam BUMN, yakni PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Kimia Farma Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, Perum Perusahaan Kehutanan Negara Indonesia (Perum Perhutani), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI.
“Isu strategis terkait rantai pasok memang menjadi perhatian. Hal ini disebabkan masih rendahnya kemitraan koperasi, UMKM, dan IKM terhubung dalam rantai nilai global. Saat ini keterlibatan UMKM pada rantai pasok juga masih minim atau hanya mencapai 6,3 persen dalam rantai nilai global. Sehingga pemerintah mendorong untuk mencari potensi-potensi pengembangan kemitraan antara koperasi dan UMKM atau IKM baik dengan BUMN maupun swasta,” kata Teten dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kemitraan Koperasi, UMKM, IKM dalam Rantai Pasok BUMN.
Sekali lagi, Teten menekankan, sinergi ini penting karena bisa menjadi salah satu upaya mendorong koperasi, UMKM, dan IKM sebagai kekuatan ketahanan ekonomi dalam mendukung pertumbuhan yang berkualitas. Sasaran utamanya peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor dan perluasan lapangan kerja.
“Lebih dari 64 juta pelaku UMKM berkontribusi sebesar 97 persen pada lapangan kerja dan menyumbang sebesar 60 persen terhadap PDB (produk domestik bruto) nasional. Untuk ekspor nasional, UMKM baru mencapai 14 persen, sedangkan usaha besar yang jumlahnya hanya mencapai 0,01 persen mampu memberikan kontribusi hingga 86 persen,” ungkap Teten.
Artinya, angka itu menunjukkan peran UMKM cukup signifikan dalam perekonomian nasional namun masih rendah dari sisi ekspor, untuk itu melalui sinergi ini diharapkan dapat memperkuat UMKM kita, sehingga dapat terhubung ke dalam global value chain.
Di kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, dalam memberdayakan IKM pihaknya menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan pendampingan agar mampu secara jumlah dan kualitas untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam negeri dan global. Langkah ini dicapai, baik melalui pengembangan ekosistem rantai pasok seperti link and match, kemitraan dengan industri besar dan BUMN, membangun ekosistem digital dengan masuk ke platform marketplace, dan pengadaan barang pemerintah dan BUMN.
“Melalui sinergi program kemitraan ini, kami akan terus mendorong agar produk IKM akan semakin banyak yang dapat bermitra dengan BUMN lainnya guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada BUMN,” terang Agus.
Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, penandatanganan nota yang dilakukan ini mampu menguatkan keberpihakan dan komitmen pemerintah ke koperasi, UMKM, dan IKM. Ia memastikan perusahaan BUMN mendukung peningkatan kinerja pengusaha sektor potensial itu.
“Keberpihakan dan komitmen kami nyata, bahkan makin diperkuat. Dengan kemitraan ini, koperasi, UMKM, dan IKM kini bisa diutamakan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa senilai di bawah Rp 14 miliar yang berkaitan langsung dengan rantai pasok serta proses bisnis di BUMN. Tentu ini harus dilakukan sesuai tata kelola yang baik, dan spesifikasi yang telah ditetapkan,” jelas Erick.
Ia menyebutkan, proyek yang sudah dikolaborasikan, antara lain penyediaan modular Pertashop oleh usaha binaan Kemenkop dan UKM, serta penyediaan pengecoran logam di beberapa proyek PLN oleh usaha binaan Kemenperin.
“Ada peran strategis dalam peningkatan TKDN (tingkat kompenen dalam negeri) di BUMN dengan mengurangi penggunaan komponen produk impor dalam proses produksinya. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri yang dimulai dari pemerintah dan BUMN,” tutur Erick.
