Pajak.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Jokowi mengingatkan jajarannya, fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Di saat yang sama, belanja pemerintah juga harus dipercepat, terutama untuk program bantuan sosial dan padat karya. Selain itu, sisi permintaan juga harus diperbesar dengan mendorong belanja masyarakat.
“Kita harus mempercepat belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat. Demand side harus diperbesar, sisi permintaan harus diperbesar,” katanya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021, Selasa (4/5).
Ia pun menyinggung adanya sejumlah APBD daerah yang masih mengendap di perbankan, dan belum dibelanjakan.
“Kemarin saya sudah mengingatkan, di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp 182 triliun, yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi,” ujarnya.
Sektor industri, imbuh Presiden, juga harus didorong agar mulai bangkit dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Domestic supply side harus ditingkatkan, tetapi semua dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, ketat! Jangan ditawar-tawar mengenai ini,” tegasnya.
Di sisi lain, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi struktural secara besar-besaran dengan mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk itu, ia meminta semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersinergi dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini.
“Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik,” tuturnya.
Selain kedua hal itu, ia juga meminta jajarannya memperkuat ekonomi hijau atau green economy. Pasalnya, Indonesia adalah salah satu paru-paru terbesar dunia dengan potensi kekayaan hutan mangrove dan hutan tropis yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global,” imbuhnya.
Terkait hal ini, Jokowi bilang pihaknya telah merencanakan pembangunan kawasan industri hijau (green industrial park) di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan hydropower dari Sungai Kayan.
Pembangkit listrik ini nantinya akan menghasilkan energi hijau serta baru terbarukan, yang akan disalurkan ke kawasan industri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. Tidak hanya itu, Jokowi juga ingatkan untuk fokus kepada kekuatan Indonesia pada blue economy atau kekayaan laut.
“Kita juga mempunyai kekuatan di blue economy. Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversity di laut. Kita harus memanfaatkan secara bijak anugerah Tuhan ini, menyejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi. Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di semua wilayah pantai yang kita miliki,” imbuhnya.
Untuk itu, Jokowi tekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif dan menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah SDGs (Sustainable Development Goals).
“Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, baik antardaerah maupun antardesa dengan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain,” tandasnya.
