Pajak.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada tiga strategi besar yang dilaksanakan pemerintah sebagai upaya transformasi ekonomi Indonesia. Strategi pertama adalah hilirisasi industri yang sudah dimulai dengan menghentikan ekspor bahan mentah sejumlah komoditas.
Menurutnya, ke depan ekspor bahan mentah lain seperti nikel, bauksit, emas, tembaga, kelapa sawit, hingga turunannya dapat berubah menjadi ekspor barang setengah jadi atau lebih baik lagi apabila bisa menjadi barang jadi.
“Saya kira ekspor kita, ekspor besi baja kita dalam setengah tahun ini saja sudah berada di angka kurang lebih 10,5 miliar dollar AS,” ucapnya di hadapan para ekonom di Peresmian Pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/8).
Strategi besar kedua yang ia sampaikan yaitu digitalisasi UMKM. Kata Jokowi, hingga saat ini sebanyak 15,5 juta UMKM telah masuk ke dalam platform digital dan lokapasar. Ia memastikan, transformasi ini akan terus didorong agar makin banyak UMKM masuk ke dalam platform digital.
“Kita memiliki kurang lebih 60-an juta UMKM yang semuanya akan kita dorong agar masuk ke platform-platform digital, baik yang berada di daerah, nasional, maupun agar bisa juga masuk ke platform-platform global,” lanjutnya.
Selanjutnya, ia juga menuturkan selain tiga strategi transformasi ekonomi tersebut ada strategi besar lain yaitu berkaitan dengan ekonomi hijau. Jokowi mengungkapkan, masa depan produk-produk hijau akan sangat menjanjikan, dan Indonesia punya peluang besar untuk memanfaatkannya. Untuk itu, pemerintah berencana membangun Green Industrial Park dengan produk keluaran produk hijau dengan pemakaian energi menggunakan energi baru terbarukan, energi hijau.
“Kita akan memulai—mungkin Oktober—bangun Green Industrial Park yang produk keluarannya adalah energi hijau, pemakaian energinya adalah energi hijau. Kita harapkan kita punya kekuatan besar ke depan yaitu produk hijau yang dihasilkan dari ekonomi hijau,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menyinggung mengenai reformasi struktural yaitu adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang muaranya untuk membangun sebuah kecepatan, serta kemudahan perizinan bagi pelaku usaha.
Hal itu diejawantahkan salah satunya melalui sistem perizinan elektronik Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Menurutnya, melalui OSS ini UMKM bisa membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) di mana saja dengan waktu yang lebih cepat.
“Sehingga usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro kita semuanya bisa menjadi sebuah usaha yang memiliki NIB dan itu akan memudahkan mereka untuk mengakses ke perbankan,” tambahnya.
Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan Program Meekar yang merupakan pinjaman bagi usaha mikro dan telah ada sejak tahun 2016. Saat ini, nasabah dari Program Meekar mencapai 10,8 juta nasabah melebihi nasabah Grameen Bank sekitar 6 juta nasabah.
“Ini sebuah lompatan yang sangat cepat sekali yang kita harapkan ini akan memberikan dampak kenaikan tingkat pada usaha-usaha mikro di Tanah Air,” tegasnya.
Ia pun meminta agar para ekonom yang hadir pada acara itu dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran, gagasan yang berbasis riset dan evidence, beserta contoh-contoh praktis atau resep-resep untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik lagi.
“Saya yakin dengan dukungan pada ekonom yang siap memberikan ide dan gagasan-gagasan besarnya, turun tangan menjadi bagian dari solusi, kita pasti mampu melewati masa-masa yang sulit ini. Sambil mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk berlari kencang setelah kita bisa keluar dari krisis ini,” tandasnya.
