Pajak.com, Jakarta – Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam lima tahun terakhir tercatat mampu menyetorkan pajak sebesar Rp 7,3 triliun dan dividen sebesar Rp 3,1 triliun.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kemenkeu Meirijal Nur menjelaskan, pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah melakukan investasi jangka panjang permanen kepada sejumlah BUMN, badan layanan umum (BLU), dan lembaga lainnya. Hingga tahun 2020, investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah sebesar Rp 3.031 triliun termasuk di dalamnya investasi permanen pemerintah berupa penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN/lembaga di bawah Kemenkeu sebesar Rp 82,1 triliun.
BUMN atau lembaga di bawah Kemenkeu itu, yakni PT Sarana Multigriya Finansial (Persero); PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); PT Geo Dipa Energi (Persero); PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); dan PT Indonesia Infrastructure Finance.
“Dengan investasi sebesar itu, BUMN/lembaga tersebut menyetorkan dividen kepada pemerintah sebesar Rp 3,1 triliun dan pajak sebesar Rp 7,3 triliun dalam jangka waktu 2016-2020. Selain itu, hingga tahun 2020, BUMN/lembaga di bawah kementerian keuangan telah juga melaksanakan mandat pemerintah dalam pembiayaan di sektor infrastruktur dengan total nilai komitmen sebesar Rp 117 triliun,” jelas Meirijal dalam webinar Bincang Bareng DJKN bertajuk Peran Investasi Pemerintah Melalui BUMN di Bawah Kemenkeu, pada Jumat (2/7).
Ia merincikan, untuk setoran pajak pada 2016 sebesar Rp 1,32 triliun; tahun 2017 sebesar Rp 1,39 triliun; tahun 2018 sebesar Rp 1,38 triliun; tahun 2019 sebesar Rp 1,66 triliun; dan tahun 2020 sebesar Rp 1,52 triliun. Kemudian, dividen yang disetorkan pada 2016 mencapai Rp 444 miliar; 2017 sebesar Rp 476,08 miliar; 2018 senilai Rp 587,63 miliar; 2019 sebesar Rp 716,1 miliar; dan 2020 mencapai Rp 887,18 miliar.
Selain itu, Meirijal menyebutkan, BUMN/lembaga itu juga memiliki peran dalam mendukung proyek strategis nasional, yakni meliputi peningkatan infrastruktur jalan maupun jalan tol sepanjang 3.200,8 kilometer (km); penambahan 80 kereta listrik; revitalisasi 438 gerbong kereta; mendukung proyek 52 ribu menara telekomunikasi; dan meningkatkan jaringan serat optik sepanjang 12.148 km di seluruh wilayah Indonesia.
Peningkatan infrastruktur mampu membantu pemerintah meningkatkan penyediaan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Kemenkeu mencatat, infrastruktur yang dibangun dapat melayani sebanyak 76 juta pengguna jasa telekomunikasi di seluruh Indonesia; menyediakan fasilitas kesehatan bagi 720 pasien baru per tahun dengan tambahan fasilitas 1.786 tempat tidur baru; meningkatkan kapasitas penumpang transportasi perkotaan menjadi 7,3 juta per tahun; menambah kapasitas 37,5 juta penumpang bandara per tahun; dan meningkatkan arus barang.
“BUMN Kemenkeu sebagai alat fiskal, digunakan juga oleh pemerintah sebagai booster (pendongkrak) dari berbagi aktivitas, terutama yang belum tentu diminati pihak swasta atau perbankan,” pungkas Meirijal.
