Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pelaku bisnis agar pemulihan ekonomi nasional dapat dipercepat, sejalan dengan pemulihan ekonomi global.
Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan US-ASEAN Business Council yang mewakili 39 korporasi besar berskala global yang berbasis di Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat secara virtual, Selasa (24/08).
“Seperti kita ketahui bersama, pertumbuhan ekonomi global sudah on track. Tiongkok dan Amerika Serikat bahkan mencatatkan pertumbuhan ekonomi tinggi di angka 7,9 persen dan 12,2 persen year on year. Pemerintah Indonesia optimistis, pemulihan ekonomi akan segera terwujud jika kolaborasi pelaku bisnis global terus ditingkatkan,” ujarnya.
Ia pun menyebut, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 7,07 persen (yoy) pada kuartal kedua tahun ini. Ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi secara kuartal sejak krisis 2007-2008 silam, juga tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan. Namun, pemerintah Indonesia juga mewaspadai angka pertumbuhan yang relatif lebih rendah pada kuartal ketiga tahun ini, karena melonjaknya kasus positif COVID-19 akibat varian Delta.
“Untuk mengantisipasinya, pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dengan memberlakukan PPKM secara lebih ketat yang terbukti efektif menekan jumlah kasus aktif dan juga tingkat penularan kasus COVID-19,” urainya.
Selain itu, Airlangga juga menyebut bahwa pemerintah terus mempercepat program vaksinasi nasional. Sekitar 90,68 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia. Sebanyak 58 juta diantaranya merupakan vaksin dosis pertama dan 32,23 juta adalah vaksinasi dosis kedua.
“Kolaborasi dengan dunia usaha sangatlah penting untuk memastikan ketersediaan vaksin tetap terjaga, dan juga pelaksanaan program vaksinasi untuk daerah yang remote agar segera tercipta kekebalan komunal atau herd immunity,” ujar Airlangga.
Airlangga meyakini, efektivitas pengendalian laju penularan COVID-19 merupakan kunci agar pemulihan ekonomi berjalan optimal dan target pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini dan tahun depan dapat tercapai.
“Pemerintah optimistis dapat mencapai angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 3,7 hingga 4,5 persen di tahun 2021; dan di kisaran 5 hingga 5,5 persen di tahun 2022. Selain menyiapkan strategi kebijakan ekonomi yang tepat untuk memulihkan ekonomi, dengan menciptakan lapangan kerja dan mempersiapkan pekerja Indonesia untuk bertransformasi secara digital,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada potensi kerja sama yang dapat dilakukan untuk mempercepat Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). Seperti juga halnya transformasi digital di berbagai sektor.
Pasalnya, peranan digitalisasi dalam industri manufaktur utama merupakan implementasi dari revolusi industri 4.0 yang akan meningkatkan ekspor, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Pun bagi pelaku UMKM, transformasi digital membuat sebanyak 40 persen pelaku usaha telah menggunakan jaringan marketplace atau memasarkan produknya secara on-line.
“Data Bank Indonesia menunjukkan, proyeksi nilai transaksi melalui e-commerce bahkan diperkirakan melonjak hingga 39,1 persen menjadi Rp 390 triliun di tahun ini,” tambahnya.
Pemerintah juga menyiapkan fasilitas infrastruktur pendukung untuk mempercepat transformasi digital melalui perluasan wilayah layanan 4G, pembangunan sejumlah data center di wilayah dan memulai proses implementasi teknologi 5G.
“Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mempersiapkan talenta digital yang sangat dibutuhkan dalam persaingan bisnis di masa depan. Kami memperkirakan dibutuhkan sekitar 9 juta talenta digital dalam waktu 15 tahun mendatang,” ungkapnya.
Potensi ekonomi digital Indonesia bahkan diprediksi dapat meningkat 283 persen dari 44 miliar dollar AS di tahun 2020, menjadi 124 miliar dollar AS di tahun 2025. Untuk mengoptimalkannya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2021 mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park di Pulau Batam.
“Nongsa Digital Park diperkirakan akan membutuhkan investasi sebesar Rp 16 triliun atau 1,1 miliar dollar AS dan dapat menciptakan lapangan kerja untuk 16.500 orang. Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus, seperti insentif fiskal,” ujar Airlangga.
Tak hanya itu, Airlangga bilang bahwa pemerintah juga membuka kesempatan kepada pelaku usaha agar terlibat dalam pengembangan korporasi agrobisnis melalui pengembangan food estate atau lahan pangan baik untuk komoditas padi atau lainnya, dan juga pengembangan energi terbarukan untuk green, blue, dan circular economy.
Pihaknya juga mendorong kerja sama dalam bidang pengembangan teknologi dan inovasi di sektor kesehatan, seperti produksi vaksin dan lainnya.
“Pandemi COVID-19 mengajarkan betapa pentingnya pengembangan sektor kesehatan, maka pemerintah mendorong pelaku usaha untuk terlibat dalam pembangunan manufaktur vaksin yang diproduksi di Indonesia mengingat populasi yang besar dan pengembangan kolaborasi lain di bidang teknologi kesehatan, sebagai upaya antisipasi untuk ketahanan kesehatan,” tandasnya.
