Pajak.com, Kanada – Pemerintah Quebec, salah satu provinsi di Kanada, mengumumkan rencana pengenaan pajak bagi warganya yang menolak vaksin Covid-19. Rencana ini diusulkan di tengah lonjakan kasus varian Omicron Covid-19 yang menghantam sistem kesehatan di provinsi itu.
“Vaksin adalah kunci untuk melawan virus. Inilah mengapa kami mencari kontribusi kesehatan untuk orang dewasa yang menolak divaksinasi karena alasan non-medis,” jelas Perdana Menteri Quebec Francois Legault, yang dikutip dari Reuters, (13/1).
Legault mengungkap, meningkatnya gangguan pada sistem kesehatan di wilayahnya sebagian besar disebabkan oleh mereka yang menolak vaksin. Sekalipun hanya 10 persen dari penduduk di Quebec yang belum divaksinasi, mereka menyumbang sekitar 50 persen dari perawatan di layanan kesehatan.
Kendati demikian, pungutan pajak akan dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan medis. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan rincian teknis terkait besaran atau tarif pajak dan pemberlakuan kebijakan. Inisiatif regulasi pemajakan ini menjadi yang pertama bagi negara-negara di kawasan Amerika Utara.
The Guardian, media nasional terkemuka di Kanada, memberi masukan, bahwa sebaiknya pemerintah tidak menargetkan kelompok masyarakat yang rentan sebagai subjek pajak, termasuk mereka yang tidak divaksin karena keterbatasan informasi.
“Kelompok minoritas juga akan rentan menjadi sasaran, seperti pendudukan kulit hitam dan pribumi yang dinilai memiliki sejarah panjang diskriminasi dalam sistem perawatan kesehatan di wilayah itu,” tulis The Guardian.
Situs berita lokal, La Presse mengapresiasi rencana pemerintah karena kebijakan itu sangat diperlukan untuk melawan Covid-19. Dalam kondisi luar biasa seperti sekarang, pengenaan pajak menjadi masuk akal, setiap orang harus berkontribusi dalam penanganan pandemi.
Di sisi lain, masyarakat dan para ahli mulai memberi kritik. Kolumnis kesehatan di surat kabar Globe and Mail Andre Picard memandang, kebijakan reaksioner itu dapat merusak akses terhadap sistem kesehatan. Ia menegaskan, orang yang anti-sosial, dinilai menjengkelkan, atau salah informasi sekalipun masih memiliki hak atas pelayanan kesehatan. Jangan sampai pembayar pajak itu, tidak akan pernah mendapat akses vaksinasi.
Hal serupa juga diutarakan Asosiasi Kebebasan Sipil Kanada (CCLA). Pejabat penasihat umum CCLA Cara Zwibel menekankan, rencana memajaki penolak vaksin Covid-19 bertentangan dengan konstitusional. Kanada memiliki layanan kesehatan publik universal, layanan dasar penting untuk diberikan melampaui pertimbangan atas keputusan yang dipilih pasien.
“Mengizinkan pemerintah untuk mengenakan denda pada mereka yang tidak setuju dengan perawatan medis yang direkomendasikan pemerintah adalah usulan yang sangat meresahkan,” kata Zwibel.
Sebelum Quebec, langkah memajaki warga negara yang menolak divaksinasi sudah lebih dulu dilakukan oleh Austria. Negara di benua Eropa itu mengharuskan penduduk berusia di atas 14 tahun yang tidak mau divaksin untuk membayar pajak sebesar 4.100 dollar AS atau setara Rp 58,7 juta (kurs Rp 14.320 per dollar AS) setiap tiga bulan.
