Pajak.com, New Delhi – Pemerintah India melalui 0toritas perlindungan konsumen memutuskan untuk melarang hotel dan restoran memungut biaya layanan atau service charge pada tagihan mereka. Keputusan ini ditetapkan setelah adanya peningkatan keluhan pelanggan terhadap pajak pelayanan yang cukup besar.
Seperti diberitakan BBC pada Selasa (5/7/2022), restoran di India menambahkan biaya pelayanan atau service charge 5 hingga 15 persen ke tagihan pelanggan di luar harga makanan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut para pelanggan sebaiknya pajak pelayanan itu dialihkan langsung pada harga makanannya saja.
Dengan terbitnya larangan itu, restoran tidak bisa lagi menambahkan (include) biaya layanan secara langsung atau otomatis ke tagihan. Aturan yang baru juga melarang restoran mengumpulkan dana dari pelanggan dengan memasukkan klausul lain seperti pajak layanan, biaya layanan dan lain-lain.
Aturan baru Pemerintah India juga melarang restoran mengumpulkan tip dari pelanggan dalam bentuk apapun atau tidak melayani pelanggan yang menolak memberikan tip. Perdebatan tentang tip yang tidak menyenangkan di restoran India telah terjadi selama beberapa tahun belakangan. Banyak pelanggan yang mengeluh bahwa mereka tidak diberitahu tentang biaya tambahan ini.
Sebagai informasi, pada 2017 lalu departemen urusan konsumen Pemerintah India mengeluarkan seperangkat pedoman yang mengatur bahwa pelanggan hanya perlu membayar harga yang ditampilkan pada kartu menu bersama dengan pajak pemerintah. Otoritas terkait mengatakan bahwa orang dapat menggunakan kebijaksanaan mereka untuk memberikan tip atau tidak dan bahwa biaya tambahan tanpa persetujuan pelanggan sama dengan praktik perdagangan yang tidak adil.
Selain itu, pemerintah juga mendorong restoran untuk membayar upah yang adil kepada karyawannya dan menaikkan harga produk untuk memenuhi biaya. Kendati begitu, restoran terus menambahkan service charge ke tagihan hingga menyerahkannya kepada pelanggan untuk menentang biaya tambahan.
Pada bulan lalu, Pemerintah India mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Restoran Nasional India (NRAI). Pemerintah India mengaku telah menerima semakin banyak keluhan dari konsumen bahwa mereka masih dipaksa membayar biaya layanan, sering kali ditetapkan dengan harga tinggi yang sewenang-wenang dan bahwa mereka dilecehkan jika mereka meminta untuk menghapusnya dari tagihan. NRAI yang mewakili lebih dari setengah juta restoran, telah membela praktik tersebut. Menurut NRAI itu adalah masalah kebijakan individu dan memungut biaya semacam itu tidak ilegal.
NRAI juga berpendapat bahwa biaya layanan membawa pendapatan tambahan kepada pemerintah, karena restoran membayar pajak atas apa yang mereka kenakan kepada pelanggan. Pedoman baru mengatakan bahwa konsumen dapat mengajukan keluhan mereka secara online atau melalui Saluran Bantuan Konsumen Nasional.
