Pajak.com, Palu – Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meresmikan gedung baru Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu yang terletak di Jalan Moh. Yamin 35, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Peresmian kantor baru ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Suryo, didampingi Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal, dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.
Menariknya, gedung baru ini didesain khusus bertema Flexible Working Space (FWS) sebagai perwujudan dari new thinking of work. Konsep FWS di KPP Pratama Palu ini disebut-sebut sebagai pilot project, karena belum ada kantor pajak yang mempraktekkan hal serupa. Adapun konsep FWS bertujuan supaya pegawai dapat memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pola kerjanya, produktivitas bisa terjaga, serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dengan memberikan fleksibilitas lokasi kerja.
Artinya, konsep yang mengandalkan internet dan intranet ini memberikan keleluasan bagi para fiskus untuk bekerja tak melulu dari balik meja kerja, tapi dari mana saja asalkan masih di lingkungan kantor pajak. Suryo berharap, gedung baru yang bernuansa kantor modern ini bisa memberikan pelayanan yang optimal dan lebih nyaman terhadap Wajib Pajak, sekaligus menambah semangat dan meningkatkan kinerja para pegawai KPP Pratama Palu dalam menghimpun penerimaan negara.
Di kesempatan yang sama, Kepala KPP Pratama Palu Bangun Nur Cahya Kurniawan menuturkan, proses pembangunan kantor baru yang dimulai sejak Juli 2021 ini bertujuan untuk menggantikan kantor lama yang mengalami kerusakan akibat musibah gempa pada 2018 silam.
“Pembangunan kantor baru dilaksanakan melalui berbagai rangkaian tahap dan prosedur yang meliputi permohonan, persetujuan, dan perizinan serta hal-hal terkait lainnya; kemudian dilanjutkan dengan pembangunan secara menyeluruh sehingga pada akhirnya menjadi sebuah gedung yang representatif untuk menunjang seluruh kegiatan KPP Pratama Palu,” ucap Bangun dikutip Pajak.com, Senin (25/4).
Bangun menjelaskan, gedung baru KPP Pratama Palu yang memiliki luas bangunan 1942 meter persegi ini mampu menampung 109 pegawai ditambah dengan seluruh tenaga pendukung. Senada dengan Suryo, Bangun berharap dengan mengusung FWS yang diterapkan di gedung baru KPP Pratama Palu dapat mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja DJP.
Gedung baru KPP Pratama Palu juga menyediakan fasilitas layanan mandiri, ruang tunggu dan konter prioritas, pojok manginu ante pojok nombaca (pojok minum dan baca), ruang laktasi, sarana bermain untuk anak, dan ruang konseling di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sebagai wujud optimalisasi pelayanan terhadap Wajib Pajak.
Selain meresmikan gedung baru, Suryo juga memberikan dukungan terhadap KPP Pratama Palu untuk mendapatkan predikat sebagai kantor yang mempunyai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK). Suryo berujar, pembangunan ZI merupakan salah satu upaya untuk mencapai tiga sasaran hasil utama reformasi birokrasi, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi; pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); serta peningkatan pelayanan publik.
“Saya berharap elemen KPP Pratama Palu mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tandasnya.
