Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, Badan Layanan Umum (BLU) mencatatkan pendapatan sebesar Rp 126 triliun di tahun 2021, sehingga BLU berkontribusi 27,5 persen terhadap kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, diharapkan seluruh pengawas dan pengelola BLU tidak terlena dengan pencapaian itu.
Sekilas informasi, BLU memiliki tiga rumpun utama. Pertama, rumpun kesehatan, terdiri dari rumah sakit dan balai kesehatan yang dibina oleh kementerian kesehatan, TNI, atau Polri. Kedua, rumpun pendidikan, yakni terdiri dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi agama islam negeri, politeknik kesehatan, serta balai pendidikan. Ketiga, rumpun lainnya, terdiri dari BLU pengelola dana, pengelola kawasan, pengelola aset, bandara, serta penyedia barang dan jasa lainnya.
“Kinerja BLU tahun lalu, dari sisi kontribusi PNBP naik, yaitu sebesar 27,5 persen. Pertumbuhannya sangat tinggi, yaitu 80 persen. Tapi jangan terlalu terlena dengan pertumbuhan yang besar. Di lain sisi, kita harus mengakui, BLU merupakan bagian dari keuangan negara, dalam situasi dimana masyarakat perekonomian sosial mengalami guncangan dan ancaman yang nyata, seperti terjadinya pandemi yang tidak hanya menjadi ancaman kesehatan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi BLU 2022, yang disiarkan secara virtual, (30/3).
Menurutnya, kewaspadaan harus ditingkatkan karena kinerja BLU yang cukup gemilang di tahun 2021 mayoritas dipengaruhi oleh eksternal. Untuk itu, pemerintah mendorong seluruh jajaran BLU untuk berani melakukan autokritik terhadap kinerja yang telah dilakukan sembari terus meningkatkan inovasi lainnya.
“Kita ingin tidak cepat berpuas diri, karena kinerja yang meningkat itu akibat situasi yang kita hadapi, seperti pandemi dan kenaikan harga minyak kelapa sawit mentah. Jadi pertumbuhan yang besar, apakah itu karena shock sementara atau hasil kinerja yang baik. Satu sisi kita syukuri, namun kita tetap harus kritis terhadap diri sendiri. Sekali lagi, kita bisa bertanya, ‘ini baik karena kerja kita atau shock dari luar’. Saya berharap dalam kontrak kinerja nanti dapat dipisahkan antara hasil kinerja karena eksternal atau hasil kinerja yang nyata,” kata Sri Mulyani.
Ia menekankan, sama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BLU berperan penting dalam membantu pemerintah, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Seperti diketahui, konsekuensi dari pandemi telah memberikan pengaruh kepada sosial ekonomi dan keuangan.
“Inilah yang sering saya sebutkan bahwa keuangan negara, APBN dan BLU itu berperan sebagai shock absorber dan shock stabilizer, yang kemudian mampu melindungi masyarakat dan ekonomi kita,” kata Sri Mulyani.
Dengan demikian, APBN dan BLU harus bekerja dalam tiga tujuan penting. Pertama, APBN dan BLU mesti mampu menjadi penjaga keselamatan rakyat. Kedua, APBN dan BLU menjadi pelindung ekonomi dan ikut memulihkan perekonomian. Ketiga, APBN dan BLU harus terus dijaga kesehatannya.
“Karena kalau BLU dan keuangan negara sendiri sakit, dia tidak bisa melakukan fungsi-fungsi itu, melindungi masyarakat dan melindungi perekonomian,” tambah Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto mengatakan, pendapatan BLU sebesar Rp 126 triliun dipastikan untuk memberikan pelayanan di berbagai bidang, seperti kesehatan hingga pendidikan.
“Dalam bidang kesehatan, rumah sakit yang dimiliki BLU memang sedikit atau hanya 3,6 persen dari total rumah sakit di tanah air. Namun, kontribusinya terhadap masyarakat dapat mencapai 15 persen dari total kontribusi RS di Indonesia,” ungkap Hadiyanto.
Sementara, di bidang pendidikan, 25 persen mahasiswa saat ini belajar di bawah naungan perguruan tinggi milik BLU. Padahal, jumlah perguruan tinggi BLU hanya sebesar 2,96 persen dari total perguruan tinggi di Indonesia.