Pajak.com, Amerika Serikat – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menghentikan akses program perdagangan bebas pajak dengan tiga negara, yakni Ethiopia, Mali dan Guinea. Kebijakan penghentian perdagangan bebas pajak ini sebagai tindak lanjut dari ancaman Presiden AS Joe Biden atas pelanggaran hak asasi manusia dan kudeta yang terjadi di negara-negara itu.
“Hari ini Amerika Serikat memberhentikan program preferensi perdagangan AGOA (African Growth and Opportunity Act) Ethiopia, Mali, dan Guinea karena tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah masing-masing dalam melanggar statuta AGOA,” kata kantor perwakilan perdagangan AS, dalam keterangan resmi yang dikutip dari Reuters, pada (3/1).
AGOA adalah bentuk kerja sama ekspor dan impor untuk negara-negara Afrika yang bersifat bebas pajak. Undang-undang AGOA membebaskan pajak produk negara-negara sub-Sahara Afrika untuk masuk ke AS bila memenuhi syarat tertentu. Artinya, kebijakan ini mempermudah dan menghilangkan halangan pada bidang perdagangan, investasi, dan melangkah menuju pluralisme politik.
“Setiap negara hanya memiliki tolak ukur yang jelas melangkah menuju pemulihan dan pemerintah AS akan bekerja sama dengan mereka untuk mencapai objektif tersebut,” tambah kantor perwakilan perdagangan AS.
Sebenarnya, pada bulan November 2021 lalu, Biden telah memberi peringatan akan memotong akses Ethiopia ke program perdagangan bebas pajak yang digelar di bawah AGOA karena pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Tigray. Sementara, pada Mali dan Guinea karena kudeta yang dilakukan baru-baru ini.
Menurut kantor perwakilan perdagangan AS, langkah AS ini akan mengancam manfaat yang diterima industri tekstil Ethiopia. Seperti diketahui, industri tekstil negara itu memasok pakaian ke merek-merek terkenal dunia. Melalui program itu Ethiopia juga berharap dapat menjadi pusat manufaktur, terutama saat perekonomian ditekan oleh konflik, pandemi COVID-19, dan inflasi tinggi.
“Pemerintah Biden-Harris sangat prihatin dengan perubahan pemerintahan tidak konstitusional di Guinea dan Mali. Pemerintah muak dengan pelanggaran hak asasi manusia yang diakui internasional yang dilakukan pemerintah Ethiopia dan pihak lain di tengah konflik di utara Ethiopia,” kata kantor perwakilan perdagangan AS.
Kedutaan Besar AS di tiga negara itu belum menanggapi kebijakan ini. Kendati demikian, pada bulan November 2021 lalu, kementerian perdagangan Ethiopia mengatakan sangat kecewa dengan pernyataan Biden. Mereka mengatakan, langkah itu akan merusak perekonomian dan berdampak secara tidak adil pada perempuan dan anak-anak.
Selain itu, di era kepemimpinan Biden, beberapa kebijakan perpajakan lainnya juga akan segera ditetapkan, antara lain program “Build Back Better” yang akan menaikkan tarif teratas pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP). Nantinya, batas atas PPh orang pribadi AS bakal menjadi yang tertinggi di antara negara maju anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu kekayaan senilai 1,75 triliun dollar AS ditetapkan tarif PPh OP menjadi 57,4 persen. Bahkan, tarif itu melebihi tarif 55,9 persen di Jepang yang selama ini dikenal paling tinggi.
