Pajak.com, Jakarta – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memimpin Gugus Tugas Digitalisasi Business 20 (B20) Indonesia 2022 dengan fokus mempercepat inklusi digital secara global. Tujuan itu seirama dengan salah satu tema dan target yang hendak diwujudkan Indonesia selama menjabat sebagai Presidensi G20 hingga akhir 2022. Dalam gugus ini Telkom memimpin dan mewakili kepentingan 32 negara.
Sebagai informasi, B20 merupakan outreach group dari Presidensi G20 Indonesia. Forum ini mewakili komunitas pelaku bisnis internasional yang merefleksikan peranan swasta dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Rangkaian pembahasan B20 masih berlangsung di bawah koordinasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.
“Menjadi sebuah kehormatan dan tanggung jawab yang besar dapat mewakili Gugus Tugas Digitalisasi tahun ini. Kami berharap bisa berkolaborasi dengan kelompok yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakangnya,” kata Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (4/2).
Ia meyakini, kolaborasi secara global akan mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak positif dan dapat ditindaklanjuti.
“Demi mewujudkan dunia yang serbadigital bagi semua kalangan, gerak kolektif harus dilakukan bersama seluruh pihak, termasuk di dalamnya para pelaku usaha dan pemerintah berbagai negara di dunia,” tambah Ririek.
Ia menjelaskan, inklusi digital harus diwujudkan karena arus digitalisasi kini telah banyak mengubah pola hidup dan interaksi manusia. Di sisi lain, masih ada beberapa pihak yang belum menikmati dampak positif dari kehadiran teknologi dan dunia digital. Oleh karena itu, pelaku usaha dan pemerintah harus semakin aktif berkolaborasi menghadirkan infrastruktur digital yang bisa diakses siapa, kapan, dan di mana pun demi menghapus kesenjangan itu.
“Hal ini selaras dengan salah satu tujuan Presidensi G20 Indonesia yaitu, mendorong inklusi digital, yang berarti mempercepat integrasi masyarakat kurang mampu ke dalam ekosistem ekonomi digital. Untuk melakukannya, para pelaku bisnis dan pemerintah di seluruh negara anggota G20 harus menyepakati visi bersama dan memiliki pemahaman sama mengenai apa itu inklusi digital,” kata Ririek.
Ada empat prioritas kerja yang dimiliki Gugus Tugas Digitalisasi B20 Indonesia tahun ini. Pertama, digital for economic health and national resiliency. Kedua, digital infrastructure and platforms untuk mendorong terciptanya infrastruktur dan platform digital yang merata. Ketiga, digital entrepreneurship demi meningkatkan partisipasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam ekonomi digital dan meningkatkan kemampuan digital masyarakat. Keempat, ensuring safety in digital spaces atau memastikan terciptanya perlindungan menyeluruh bagi pengguna internet di berbagai negara.
“Keempat prioritas kerja Gugus Tugas Digitalisasi B20 Indonesia muncul setelah tim melihat tantangan di era digitalisasi saat ini. Berbagai tantangan itu, diantaranya kesenjangan akses digital yang masih lebar, rendahnya literasi digital masyarakat, rendahnya pembiayaan untuk infrastruktur digital, hingga meningkatnya kekhawatiran terkait serangan siber yang makin sering terjadi. Tantangan itu butuh solusi untuk memperkuat pertumbuhan dan peningkatan kemakmuran masyarakat secara inklusif. Saya yakin, dengan bimbingan dan keahlian para pimpinan serta anggota Gugus Tugas, kita bisa merekomendasikan kebijakan untuk nantinya ditindaklanjuti dan memberi dampak positif kepada dunia,” jelas Ririek.
