Pajak.com, Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki dan Menteri BUMN Erick Thohir sepakat menguatkan sinergi untuk mengoptimalkan anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berbelanja produk koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya untuk nilai tender di bawah Rp 400 juta.
“KemenkopUKM mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi mengoptimalkan belanja produk lokal buatan koperasi dan UMKM,” ungkap MenkopUKM Teten Masduki dalam keterangan resmi, dikutip Pajak.com pada Senin (09/05).
Ia menambahkan, produk UMKM saat ini sejalan dengan tren masyarakat yang meminati produk yang unik dan langka, terlebih sebagian besar KUMKM di tanah air merupakan penghasil produk artisan yang memiliki keunikan dan tidak diproduksi secara banyak.
“Produk UMKM tidak kalah dengan produk industri, karena ini produk artisan dan ini jadi keunggulan karena barangnya langka, jadi semakin langka semakin bagus,” tambahnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong kementerian/lembaga dan BUMN untuk mengoptimalkan belanja produknya pada produk dan jasa KUMKM yang kini terus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya.
Lebih lanjut, Teten menyatakan bahwa saat ini KemenKopUKM tengah menyiapkan hadirnya UMKM masa depan yang berbasis inovasi dan teknologi. Selain itu, UMKM juga diharapkannya dapat memiliki daya saing dan siap untuk memasuki pasar global.
“Kita juga ingin siapkan the future SMEs kita yang berbasis inovasi teknologi. Roadmap-nya sudah ada, ini sudah kita siapkan dan sekarang tinggal kita bentuk kolaborasi dengan semua pihak,” imbuhnya.
Ia mengatakan, saat ini UMKM pun sedang dipromosikan dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia, di mana ini menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan produk UMKM unggulan ke mata dunia. Tidak hanya itu saja, saat ini pihaknya juga fokus untuk mempromosikan beragam produk UMKM yang sudah dikurasi untuk unjuk gigi di berbagai perhelatan side event G20.
“Kami ingin mendorong UMKM agar siap masuk pasar global,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan bahwa sinergi antara KemenKopUKM dengan Kementerian BUMN akan terus dilakukan secara maksimal melalui tiga tugas pokok.
“BUMN sebetulnya tugasnya ada tiga yakni pembiayaan, pendampingan, dan membuka akses pasar. Tapi kita tidak mungkin membuka akses pasar sendiri tanpa dukungan kementerian lain, jadi perlu sinergi,” jelas Erick.
Salah satu komitmen Kementerian BUMN dalam memajukan UMKM adalah melalui acara Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia pada 25 April 2022.
Erick menegaskan bahwa akan mencopot Direksi BUMN yang tidak menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam hal ini UMKM. Selain itu, komitmen lain yang dilakukan Kementerian BUMN juga terlihat dalam program PaDi (pasar digital) UMKM untuk menindaklanjuti bahwa tender di bawah Rp 400 juta harus dipenuhi oleh UMKM.
“Sudah terdapat 15.000 lebih UMKM tergabung dalam PaDi UMKM dengan transaksi yang tercatat mencapai Rp 20 triliun,” pungkasnya.
