Pajak.com, Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021 mencapai Rp 320,35 triliun atau 43 persen dari pagu Rp 744,77 triliun.
“Kita melakukan adjustment yang cukup kuat kemarin di awal Juli khususnya saat menghadapi PPKM level 4 dan level 3 di banyak daerah khususnya di Jawa dan Bali,” ungkapnya dalam diskusi daring, Rabu (18/08).
Ia menjelaskan, realisasi anggaran program PEN bidang kesehatan mencapai Rp 76,64 triliun atau 34,7 persen dari pagu. Menurutnya, realisasi sebesar ini menunjukkan adanya mix signal, namun di satu sisi ini juga menunjukkan kesiapan APBN untuk mengantisipasi segala ketidakpastian yang masih akan terus terjadi di bidang kesehatan.
Anggaran bidang kesehatan ini dimanfaatkan untuk diagnostic testing dan tracing serta therapeutic biaya perawatan 426,94 ribu pasien, insentif nakes, santunan kematian, serta pengadaan obat dan APD. Selain itu juga untuk pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang, dan insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.
Untuk bidang perlindungan sosial (perlinsos), realisasi anggarannya mencapai Rp 97,18 triliun atau 52,1 persen dari pagu Rp 186,64 triliun. Manfaat dari penggunaan anggaran perlinsos ini diantaranya PKH untuk 9,9 juta KPM, kartu sembako untuk 16 juta KPM, BST untuk 10 juta KPM dan BLT desa untuk 5,5 juta KPM, kartu pra kerja untuk 2,82 juta orang, bantuan kuota internet untuk 35,95 juta penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, dan bantuan subsidi upah (BSU) untuk 948 ribu penerima.
Ia melanjutkan, realisasi anggaran dukungan UMKM dan korporasi sebanyak Rp 48 triliun atau 29,6 persen dari pagu Rp 162,4 triliun. Anggaran ini digunakan untuk bantuan pelaku usaha mikro 11,84 juta usaha, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM sebanyak 2,01 juta UMKM, IJP korporasi untuk 26 korporasi, penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp 416,18 triliun kepada 5,3 juta debitur, serta subsidi bunga KUR dan non KUR untuk 4,45 juta debitur.
Sementara itu, realisasi anggaran insentif usaha tercatat sebesar Rp 51,15 triliun atau 81,4 persen dari pagu Rp 62,83 triliun meliputi PPh 21 DTP bagi 73.970 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 116.979 UMKM dan pembebasan PPh 22 Impor bagi 10.811 WP.
Terakhir, realisasi program prioritas sebesar Rp 49,39 triliun atau 41,9 persen dari pagu Rp 117,94 triliun dengan manfaat berupa program padat karya K/L bagi 917,4 ribu naker, pariwisata untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), ekowisata dan pelatihan SDM serta ketahanan pangan seperti program food estate dan irigasi. Kemudian juga terkait Information and Communication Technology (ICT) seperti penyediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dan penyiaran publik serta kawasan industri seperti pengembangan kawasan strategis dan program penanaman modal.
“Program prioritas terus kita lanjutkan untuk menciptakan lapangan kerja dan itu sudah mulai menunjukkan hasil tadi di awal tahun dan kita harapkan ini bisa terus dilanjutkan. Beberapa insentif kita lanjutkan dan perpanjang, mulai dari PPN properti, PPnBM mobil, termasuk sewa kios di pusat perbelanjaan,” pungkasnya.
