Pajak.com, Jakarta – Pemerintah mencatat, realisasi belanja negara turun dan pendapatan negara meningkat hingga Februari lalu mencapai Rp 282,7 triliun atau 10,4 persen dari pagu APBN 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa belanja negara pada APBN 2022 masih diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pembangunan bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, serta prioritas pembangunan untuk pemulihan ekonomi.
“Ini semuanya menggambarkan APBN akan terus berperan untuk tadi memulihkan ekonomi dan tetap menangani pandemi. Karena itu penting memulihkan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, memulihkan ekonomi dengan mendukung UMKM, memulihkan ekonomi melalui belanja negara, dan juga untuk menyelamatkan masyarakat dari sisi kesehatan masih menjadi prioritas,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN KITA secara virtual, dikutip Selasa (29/03).
Di sisi lain, ia menyebut realisasi belanja barang bulan Februari 2022 mencapai Rp 14 triliun. Menurutnya, nilai yang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu itu menandakan kondisi yang membaik dengan belanja kebutuhan penanganan kesehatan yang menurun.
Sementara untuk belanja modal 2022, realisasinya hingga Februari dilaporkan sebesar Rp 8,9 triliun. Pengeluaran itu difokuskan kepada penyelesaian proyek infrastruktur prioritas dan mendukung modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan.
“Untuk realisasi anggaran perlindungan sosial mengalami peningkatan pertumbuhan. Hal ini didorong oleh penyaluran subsidi energi dan penyaluran bantuan sosial antara lain melalui Program Indonesia Pintar, Penerima Bantuan Iuran, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako untuk menjaga daya beli masyarakat. Hingga Februari 2022, realisasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 49 triliun,” imbuhnya.
Sedangkan untuk anggaran pendidikan, ia mengklaim realisasinya meningkat cukup tinggi dari beberapa tahun sebelumnya didorong oleh realisasi anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
“Belanja anggaran pendidikan meningkat sangat tinggi yaitu mencapai Rp 57,7 triliun atau melonjak 35,8 persen,” ucapnya.
Sementara untuk kinerja pendapatan negara terdiri dari pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilaporkan terus membaik. Sampai dengan Februari 2022, lanjutnya, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai Rp 302,42 triliun atau 16,38 persen dari target APBN 2022.
“Kalau dibandingkan tahun lalu di mana Februari realisasinya di Rp 219 triliun, ini adalah kenaikan 37,7 persen,” ucapnya.
Sementara dari sisi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2022, Sri Mulyani sebut realisasinya mencapai Rp 199,4 triliun atau tumbuh 36,5 persen alias 15,77 persen dari target APBN 2022. Menurutnya, pertumbuhan ditopang oleh pemulihan ekonomi yang terlihat dari industri yang masih ekspansif, perkembangan harga komoditas, dan kinerja ekspor impor.
“Secara kumulatif, mayoritas jenis pajak utama mencatat pertumbuhan positif dan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sedangkan berdasarkan pertumbuhan bulanan, beberapa jenis pajak mengalami kontraksi dikarenakan pergeseran pencatatan pembayaran serta tidak berulangnya transaksi tahun sebelumnya seperti pembayaran ketetapan pajak,” jelasnya.
Sementara untuk penerimaan sektoral kumulatif seluruh jenis usaha disebutkan tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan periode Januari 2022. Sektor pertambangan masih mencatatkan pertumbuhan tertinggi yang didorong oleh kenaikan harga komoditas batu bara. Kemudian, sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak sebesar 29,1 persen.
Untuk penerimaan bea dan cukai tercapai sebesar Rp 56,7 triliun atau 23,2 persen target APBN pada akhir Februari 2022. Capaian ini tumbuh signifikan sebesar 59,3 persen, didukung kinerja bea masuk, bea keluar dan cukai.
“Penerimaan bea masuk mencapai Rp 6,8 triliun atau tumbuh sebesar 37,1 persen didorong tren perbaikan kinerja impor nasional. Penerimaan bea keluar mencapai Rp 6,6 triliun atau tumbuh sebesar 176,8 persen didorong tingginya harga komoditas dan meningkatnya volume ekspor tembaga. Penerimaan cukai mencapai Rp 43,4 triliun atau tumbuh sebesar 53,3 persen dipengaruhi implementasi kebijakan cukai dan efektivitas pengawasan, serta akibat relaksasi PPKM dan membaiknya sektor perhotelan serta pariwisata,” ujarnya.
Terakhir, pendapatan negara juga diklaim dari realisasi PNBP yang sampai dengan Februari 2022 mencapai Rp 46,2 triliun atau 13,8 persen dari target APBN 2022. PNBP tumbuh positif sebesar 22,55 persen, terutama didorong pendapatan SDA baik Migas maupun non-Migas, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
“Jadi pendapatan negara menggambarkan, satu, pemulihan ekonomi yang menggeliat cukup kuat dan tadi across beberapa sektor dan jenis pajak dan penerimaan. Kemudian yang kedua, harga komoditas dunia yang melonjak yang memberikan kontribusi,” pungkasnya.
