Pajak.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo telah membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia dan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memimpin Sherpa Track G20. Ketetapan itu secara resmi disampaikan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia.
Panitia nasional ini dibentuk untuk menyukseskan Indonesia sebagai tuan rumah di acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTTP) G20 atau Presidensi G20, yang rencananya akan diselenggarakan di Bali pada November 2022 mendatang. Forum G-20 merupakan ”The Only Global Premier Economic Forum” yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85 persen PDB dunia.
Airlangga menjelaskan, di bawah kepemimpinan Indonesia tahun depan, G20 akan mengangkat tema besar “Recover Together, Recover Stronger”. Tema ini menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk turut serta dalam kemitraan global, sebagai upaya mengatasi dampak pandemi dan meningkatkan kembali global confidence.
“Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa untuk pemulihan yang lebih kuat, diperlukan kerja sama yang erat antar negara-negara G-20. Pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 akan difokuskan untuk mendorong produktivitas, meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Airlangga melalui keterangan resmi dikutip Pajak.com, Ahad (30/5).
Ia pun mengemukakan lima nilai strategis bagi Indonesia dalam memegang Presidensi G20. Pertama, sinergi antara Indonesia dan dunia internasional dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari pandemi Covid-19.
Kedua, Indonesia akan memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi global pascakrisis, termasuk di dalamnya stabilitas sistem keuangan internasional. Ketiga, berkesempatan menampilkan keberhasilan reformasi struktural dan keuangan Indonesia di tengah pandemi seperti UU Cipta Kerja, transisi energi termasuk peningkatan kandungan biodiesel, dan pendirian SWF Indonesia.
Empat, Indonesia akan memanfaatkan dukungan internasional terhadap prioritas Pemerintah. Isu-isu seperti digitalisasi, pengembangan SDM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, ketersediaan vaksin, dan persiapan sistem kesehatan untuk memitigasi risiko pandemi masa depan akan menjadi beberapa bahasan utamanya. Lima, Presidensi G20 Indonesia berpotensi menghasilkan devisa bagi Indonesia jika diselenggarakan secara fisik pada akhir tahun 2022.
Airlangga menyebut, untuk mendukung kesiapan infrastruktur teknologi Presidensi G20 Indonesia, pemerintah telah membangun portal Document Management System (DMS) untuk menata dokumen substansi G20 secara digital. Juga, menjadi bagian integral Sekretariat Sherpa G20 Indonesia yang dapat diakses oleh seluruh K/L yang terlibat di G20.
“Ini merupakan inisiatif yang sangat bagus, untuk memastikan proses penyusunan substansi yang transparan dan akuntabel, terutama bagi instansi yang selama ini menaungi G20”, tambah Airlangga.
Adapun Sherpa Track G20 yang dipimpin Airlangga akan membahas isu-isu ekonomi nonkeuangan, yaitu seluruh isu yang menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.
Sebagai Ketua Bidang Sherpa Track, Airlangga akan dibantu oleh Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri dalam mengoordinasikan beberapa tugas pokok dalam pelaksanaan KTT G-20 mendatang.
Tugas-tugas yang dimaksud yakni mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Bidang, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Koordinator Harian, mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia, menetapkan rencana induk penyelenggaraan KTT G20 tahun 2022 dan seluruh pertemuan jalur Sherpa—baik tingkat working groups maupun tingkat menteri, dan engagement groups; menetapkan rencana kerja dan anggaran setiap bidang, dan menyampaikan laporan kepada Presiden RI.
