Pajak.com, Jakarta – Keberhasilan ekspor dan impor harus didukung dengan pembangunan industri berkelanjutan. Pemerintah berkomiten menerapkan circular economy atau ekonomi sirkular, yaitu pendekatan sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai bahan mentah, komponen, serta produk.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.
“Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan proses produksi dengan memberikan jaminan ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong, baik yang berbasis sumber daya alam (SDA) maupun dari hasil daur ulang, serta kebijakan lainnya untuk meningkatkan daya saing kegiatan usaha dan kawasan industri itu sendiri,” kata Susiwijono, melalui keterangan tertulis yang diterima Pajak.com (6/4).
Lebih lanjut, Susiwijono mengatakan, pemerintah akan memperkuat penerapan ekonomi sirkular. Ekosistem ini mampu mereduksi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Penerapannya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang lebih tinggi dibandingkan skenario business as usual.
Sejatinya, Indonesia telah mengadopsi konsep ekonomi sirkular ke dalam visi dan strategi pembangunan, khususnya pada lima sektor industri, yaitu makanan dan minuman, konstruksi, elektronik, tekstil, dan plastik.
Pendekatan sirkular dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang sangat berarti di 2030. Hal ini berpotensi menghasilkan tambahan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 593 sampai dengan Rp 638 triliun di 2030; mengurangi limbah tiap sektor sebesar 18 persen sampai 52 persen di 2030; menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2030.
“Berbagai upaya dan strategi yang dilakukan pemerintah akan berhasil jika mendapat dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat sinergi dalam menghidupkan kembali ekonomi setelah Covid-19, serta meningkatkan kinerja melalui implementasi ekonomi sirkular yang mendukung pembangunan rendah karbon dan kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan, baik di tingkat nasional maupun global,” tutupnya.
Salah satu implementasi yang sudah dilakukan, yakni pembangunan fasilitas daur ulang botol Plastik dari PT Coca Cola Amatil Indonesia dan Dynapack Asia. Menurutnya, pembangunan pabrik daur ulang botol polyethylene terephthalate (PET) sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan. Hal ini juga seirama dengan agenda prioritas nasional dalam mengurangi sampah plastik hingga 70 persen pada 2025 mendatang.
