Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, hingga 10 September 2021 realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 mencapai Rp 377,5 triliun.
“Terkait dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ini terjadi realisasi PEN 2021 mencapai 50,7 persen dari pagu Rp 744,77 triliun,” ungkap Airlangga dalam keterangan pers mengenai Perkembangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terkini, Senin (13/09).
Ia menambahkan, proses signifikan terjadi pada realisasi klaster kesehatan dan perlindungan sosial (Perlinsos). Pada klaster kesehatan, realisasinya meningkat dari Rp 47,71 triliun di kuartal II menjadi Rp 93,45 triliun. Sedangkan klaster Perlinsos meningkat dari Rp 66,43 triliun di Kuartal II menjadi Rp 108,16 triliun.
“Kemudian program prioritas di kuartal II Rp 41,83 triliun menjadi Rp 58,04 triliun, klaster dukungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Korporasi yang di kuartal II Rp 51,27 triliun menjadi Rp 59,93 triliun, dan insentif usaha di kuartal II Rp 45,07 triliun menjadi Rp 57,92 triliun,” tambahnya.
Terkait capaian program Kartu Prakerja, sejak tahun lalu jumlah pendaftar sudah mencapai 69,7 juta di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Di 2021, gelombang 12-19 penerimanya sebanyak 4,3 juta dan yang telah menyelesaikan pelatihan sebanyak 3,2 juta peserta. “Yang telah mendapatkan insentif 3.040.724 penerima dan insentifnya Rp 6,82 triliun,” imbuhnya.
Lebih lanjut Airlangga melaporkan bahwa proses pencairan bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 8,8 triliun sudah dicairkan kepada 3,4 juta pekerja, dimana masing-masing mendapatkan Rp 1 juta. Selain itu, realisasi bantuan presiden (Banpres) usaha mikro mencapai Rp 15,25 triliun. Bantuan tersebut diberikan kepada 12,71 juta pelaku usaha atau sudah mencapai 99,3 persen dari target pemerintah sebesar Rp 15,36 triliun.
Tidak hanya itu saja, pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW). Bantuan yang pertama kali mulai disalurkan di Kota Medan, Sumatera Utara ini akan disalurkan kepada 1 juta PKL dan pemilik warung yang masing-masing akan menerima sebesar Rp 1,2 juta.
“Disalurkan melalui Polri dan TNI, bagi PKL dan warung bukan penerima BPUM, berada pada lokasi PPKM Level 3 dan 4 berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemberlakuan PPKM yang diterapkan pada wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali semakin menunjukkan hasil positif setiap pekannya. Terlihat di seluruh provinsi luar Jawa-Bali bahwa tren kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk per pekan sudah menurun dan terus mengalami perbaikan.
“Momentum penurunan kasus sampai di bawah 100 ribu ini harus terus dijaga. Masyarakat jangan euforia karena angka kasus turun, karena varian Delta dan pandemi Covid-19 yang tidak mudah di prediksi,” pungkas Airlangga.
