Pajak.com, Jakarta – Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina mengungkapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat kerja sama dengan PT Angkasa Pura II (AP II) untuk meningkatkan kegiatan ekspor langsung (direct call) produk perikanan dari berbagai bandara di Indonesia ke negara tujuan. Menurutnya, adanya kerja sama direct call KKP dan AP II ini membantu pelaku usaha perikanan, terutama memangkas biaya operasional saat melakukan ekspor.
“Tentu kerja sama dan peningkatan sinergitas dengan AP II semakin penting mengingat keberterimaan produk perikanan kita sudah menjangkau 171 negara,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/12).
Ia menambahkan, selama ini ekspor produk perikanan hanya dilakukan melalui bandara-bandara transit seperti Soekarno-Hatta dan Juanda. Ini yang menyebabkan biaya operasional menjadi tinggi dan terdapat risiko penurunan kualitas produk akibat waktu tempuh yang relatif lama.
Rina melanjutkan bahwa produksi perikanan Indonesia mencapai 916,2 ribu ton di Pulau Sumatera, 247 ribu ton di Kalimantan serta 232,4 ribu ton di Pulau Jawa. Selain itu, KKP juga mendorong peningkatan produksi di sejumlah lokasi melalui program Kampung Budidaya.
“Untuk itu, kita perlu menetapkan prioritas negara tujuan direct call seperti Tiongkok, Jepang, Singapura, Vietnam, dan lain-lain,” sambungnya.
Ia pun memastikan, BKIPM siap mengupayakan dukungan volume minimal dan kontinuitas penyediaan komoditas yang diekspor. Tak hanya itu saja, Rina menjamin lembaganya juga akan mengupayakan adanya forum komunikasi antar pemangku kepentingan serta bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.
“Intinya kita siap memberikan berbagai dukungan yang dibutuhkan untuk terlaksananya direct call ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten Khusus Menteri KP Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto mengatakan sinergi antara BKIPM dan AP II memiliki nilai strategis bagi KKP karena memiliki dampak secara ekonomi dan keamanan bagi produk perikanan.
“AP II mengelola 20 bandara yang tersebar di seluruh Indonesia dimana beberapa di antaranya menjadi titik ekspor atau lalu lintas orang keluar negeri. Kita harapkan adanya peningkatan kerja sama antara AP II dan BKIPM berupa penambahan bandara yang akan berfungsi untuk direct call bisa meningkatkan ekspor produk perikanan ke depan,” katanya.
Sedangkan untuk melawan penyelundupan produk perikanan melalui bandara-bandara AP II, KKP juga akan meningkatkan literasi melalui produksi konten di NeptuneTV.
“Kita rencana akan memproduksi beberapa konten seperti seri Border Control yang akan bercerita tentang kerja tim BKIPM dan AP II serta stakeholders lainnya dalam mengawasi lalu lintas perikanan di bandara,” ujarnya.
Selain itu, Direktur Utama PT AP II Muhammad Awaluddin menyambut baik penguatan kerja sama yang sudah terjalin. Pihaknya akan menyiapkan sejumlah hal yang dibutuhkan guna terselenggaranya direct call di beberapa bandara yang dikelola AP II.
“Ini sangat bagus, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Kita berkomitmen untuk bersinergi dalam mewujudkan direct call ini,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, PT AP II mengelola 20 bandara yang tersebar di wilayah Barat Indonesia. Direct call sendiri sebelumnya juga telah dimulai di beberapa bandara di wilayah Timur seperti Manado serta Ambon.
Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono juga meminta jajarannya untuk terus memfasilitasi pelaku usaha agar dapat eksis di pasar dunia. Fasilitasi tersebut mulai dari pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar hingga penguatan peran quality assurance.
