Pajak.com, Jakarta – Demi menjaga keberlangsungan usaha industri hasil tembakau, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali memberikan stimulus non-fiskal berupa penundaan pembayaran cukai dalam jangka waktu paling lama 90 hari kepada para pengusaha pabrik.
Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Syarif Hidayat mengatakan, hal itu dilakukan sebagai tindakan responsif pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi oleh Asosiasi Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau.
“Pemberian relaksasi akan tetap ditangani oleh Bea Cukai secara cermat dengan memegang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara, mengingat nilai cukai dengan penundaan pembayaran cukai ini cukup besar yaitu sebesar Rp 71 triliun (97 persen dari CK-1/pemesanan pita cukai) dari 120 pabrik hasil tembakau (11 persen jumlah pabrik hasil tembakau) pada periode 1 Januari hingga 31 Mei 2021,” kata Syarif Hidayat melalui keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, pada Sabtu (24/7).
Kebijakan ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
Sebelumnya pada tahun 2020 lalu, pemerintah juga telah memberikan relaksasi serupa melalui PMK Nomor 30/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
Syarif menjelaskan, pokok-pokok pengaturan dalam PMK Nomor 93/PMK.04/2021, yaitu meliputi relaksasi penundaan pembayaran cukai 90 hari diberikan atas CK-1 dengan penundaan yang belum dilakukan pembayaran sejak tanggal 12 Juli 2021 dan CK-1 yang diajukan dengan batas maksimal 31 Oktober 2021. Lebih lanjut, peraturan itu juga mengatur terhadap penundaan CK-1 yang jatuh tempo penundaan melewati tanggal 31 Desember 2021.
Syarif mengatakan, untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai 90 hari, hal-hal yang harus dilakukan oleh pengusaha pabrik, yaitu mengajukan permohonan perubahan surat keputusan (SKEP) penundaan dan memperbarui jaminan.
“Kemudian oleh Kantor Bea Cukai akan dilakukan perubahan SKEP Penundaan, menerbitkan bukti penerimaan jaminan (BPJ), melakukan perekaman perubahan SKEP penundaan pada aplikasi ExSIS dan menerbitkan persetujuan CK-1 dengan jangka waktu 90 hari,” terangnya.
Selain itu, pemberian penundaan pembayaran akan diberikan setelah Kepala Kantor Bea Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai menetapkan keputusan pemberian penundaan berdasarkan permohonan pengusaha pabrik.
