Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawal kedisiplinan instansi pemerintah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memenuhi target belanja produk dalam negeri.
Selain itu, ia pun menekankan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dioptimalkan untuk pembelian produk dalam negeri bukan barang impor.
“Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp 2.714 triliun, memiliki APBD Rp1.197 triliun belinya produk impor, bukan produk dalam negeri. Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Perorangan, PPh Karyawan, dari pihak ekspor, dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor,” ungkapnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas PIP) Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (14/06).
Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk memastikan agar produk impor yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri dihapus dari e-Katalog.
“Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP, ada 842 produk di dalam e-Katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu? Coret 842 itu, drop, kalau memang produknya dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasang di e-Katalog? Inilah tugasnya APIP, tugasnya BPKP,” ujarnya.
Ia juga meminta BPKP dan APIP untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) segera memiliki e-Katalog lokal, mengingat dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di tanah air baru 123 pemda yang memiliki e-Katalog lokal.
“Awasi betul, kawal betul agar semua kabupaten, kota, provinsi segera memiliki e-Katalog lokal, sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya,” imbuhnya.
Tidak hanya itu saja, Jokowi juga meminta jajaran terkait untuk mengawal realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN dan BUMD. Dimana berdasarkan laporan dari Kepala BPKP total komitmen untuk belanja produk dalam negeri sudah mencapai Rp 720 triliun.
“Itu sudah gede sekali. Tapi ini kan komitmen, yang sulit itu merealisasikan. Itu tugasnya Bapak-Ibu mengawal ini,” kata Presiden.
Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan bahwa untuk menekan belanja pemerintah baik pusat dan daerah harus memiliki tiga hal penting. Terdiri dari menciptakan nilai tambah bagi negara, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta efisien.
Jokowi pun meyakini bahwa belanja produk dalam negeri dapat memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, meningkatkan lapangan pekerjaan, hingga memicu investasi.
“Saya minta kepada BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” pungkasnya.
