Pajak.com, Bali – Pemerintah Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bersinergi dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) meluncurkan country platform untuk Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menegaskan, peluncuran ETM ini merupakan bukti komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim.
“Peluncuran ini sangat tepat, khususnya pada awal pertemuan Presidensi G20 Indonesia. Ini merupakan momentum penting untuk mendorong seluruh anggota dan negara lain untuk menjalankan komitmen pembiayaan iklim mereka dengan inisiatif yang nyata dan dapat diimplementasikan,” kata Febrio dalam Soft Launching of Indonesia’s ETM Country Platform, Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable, sebagai bagian dari rangkaian side events Pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 Ketiga 2022, (15/7).
Ia mengungkapkan, Indonesia dan ADB telah melakukan kerja sama peluncuran ETM Indonesia mulai November 2021. Sejak saat itu, Indonesia mengembangkan desain implementasi ETM yang efektif dan terukur. Secara simultan, Indonesia juga telah sepakat untuk menetapkan serangkaian tujuan dan milestone yang harus dicapai oleh para pemangku kepentingan menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia dan Climate Change Conference (COP) ke-27 di Mesir mendatang.
“Indonesia memberikan prioritas pada transisi energi menuju energi yang lebih bersih. Namun dalam transisi ini Indonesia perlu memastikan bahwa perekonomian dapat terus tumbuh dan memerlukan lebih banyak energi dan listrik, tetapi pada saat yang sama harus mengurangi emisi,” ujar Febrio.
Ia menjelaskan, dibutuhkan kombinasi dari upaya pensiun dini (early retirement) pembangkit listrik tenaga batu bara dan secara bersamaan melakukan pengembangan energi terbarukan. Early retirement akan dilaksanakan secara terukur dan bertahap dalam jangka menengah dan panjang.
“Pemerintah memastikan bahwa transisi ini tetap terjangkau (affordable) bagi masyarakat, dunia usaha, dan juga bagi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” jelas Febrio.
Dengan demikian, Indonesia optimistis ETM ini merupakan rencana ambisius yang dapat mendorong peningkatan infrastruktur energi dan mempercepat transisi energi menuju emisi nol bersih dengan cara yang adil dan terjangkau di 2060 atau dipercepat.
Febrio menjelaskan, ETM terdiri dari dua skema. Pertama, skema fasilitas pengurangan emisi (carbon reduction facility/CRF) yang digunakan untuk memensiunkan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) di Indonesia. Kedua, skema fasilitas energi bersih (clean energy facility/CEF) ditujukan untuk mengembangkan atau menginvestasikan pembangunan fasilitas energi hijau. Mekanisme ini diharapkan menjadi solusi bersama bagi masyarakat, investor, perekonomian daerah, dan lingkungan.
Untuk sampai pada level implementasi, pengaturan dalam mekanisme itu harus didefinisikan dengan baik, termasuk lembaga yang berpartisipasi, instrumen pembiayaan, tantangan, dan manfaat atau kerugian keuangan dan ekonomi yang diharapkan.
“Terkait hal ini country platform mengakomodasi pendekatan holistik yang dibutuhkan untuk implementasi ETM. Country platform ETM akan menjadi salah satu deliverable nyata dalam Presidensi G20 Indonesia. Indonesia akan terus berupaya untuk menjadi contoh bagi negara lain dan berharap agar komitmen yang sama dapat diimplementasikan oleh negara dan mitra pembangunan lain di kawasan dan global,” ujar Febrio.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia memanfaatkan Presidensi G20 sebagai momentum untuk membicarakan perubahan iklim dan berupaya menuju transisi melalui penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
“Isu perubahan iklim bukan hanya masalah Indonesia. Kami juga berdiskusi dengan negara-negara anggota G20 melalui G20 Sustainable Finance Working Group dan juga dengan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) melalui COP-26, banyak negara juga memberikan komitmen mereka untuk mengurangi CO2,” kata Sri Mulyani.
Ia menyebutkan, bahkan Indonesia mulai memperkenalkan mengenai carbon market yang merupakan skema perdagangan karbon yang dirancang untuk mengurangi emisi CO2.
“Dengan prinsip cap and trade, maka diharapkan pengendalian dari emisi CO2 dapat dilakukan sehingga linier dengan upaya pengurangannya. Namun demikian, di level global hal ini masih terus dibahas termasuk mengenai penetapan harga karbon. Upaya pengurangan (emisi) juga telah dilakukan Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang didalamnya diatur mengenai pajak karbon,” ungkap Sri Mulyani.
