Hunian ASN di IKN Mulai Dibangun pada Juli 2023
Pajak.com, Kalimantan Timur – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan, pembangunan 47 tower hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat dimulai pada Juli 2023. Pembangunan hunian ASN di IKN Nusantara ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 9,4 triliun.
Mengulik roadmap IKN Nusantara, Kementerian PUPR akan membangun rumah susun sekelas apartemen untuk ASN pada kawasan inti IKN Nusantara, yakni di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rumah susun itu berjumlah 47 tower dan setiap menara rata-rata dibangun 12 lantai. Nantinya, luas rumah disesuaikan tingkatan ASN—semakin tinggi jabatan ASN, maka hunian akan lebih luas.
“Saat ini sedang dalam proses tender, dan kita harapkan bisa mulai (konstruksinya) sekitar Juli 2023 kalau prosesnya lancar. Untuk perumahan ASN dengan skema KPBU sedang diproses di OIKN (Otorita IKN). Sedangkan untuk Kementerian PUPR lebih kepada eksekusi pembangunan infrastruktur IKN (Nusantara) yang menggunakan dana APBN. Pembangunan rumah susun hunian untuk pegawai pemerintahan sesuai konsep kota mengelola dan menjaga ekosistem hutan. Jadi, rumah susun dibangun tidak banyak memotong hutan,” ungkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga, (12/5).
Ia memastikan, saat ini Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti istana negara, kantor kementerian, infrastruktur air bersih, jalan, dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur IKN Nusantara ditargetkan rampung pada tahun 2024.
“Desain kota IKN Nusantara mengusung konsep TOD atau transit oriented development. Prinsipnya, di IKN (Nusantara) ada moda-moda jalan, moda kendaraan dan moda rel kereta, di salah satu titik ada moda TOD, jadi bisa berpindah. Hal ini sudah bisa kita masukkan ke dalam desain kota atau urban design. Konsep TOD pastinya diterapkan seiring berjalannya pembangunan IKN Nusantara sampai dengan tahun 2045,” ujar Danis.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Kepala OIKN Nusantara Dhony Rahajoe mengatakan, ada lima perusahaan yang akan membangun hunian bagi 16.990 ASN, TNI, dan Polri. ASN itu direncanakan akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024.
Adapun lima perusahaan yang berkomitmen membangun hunian untuk ASN di IKN Nusantara, yaitu PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Konsorsium Nusantara (RBN CCFG), Korean Land and Housing Corporation (KLHC), PT Perintis Triniti Properti Tbk (Konsorsium Triniti), dan PT Nindya Karya.
“Sudah disiapkan semua yang perumahan, target 16.990 dari pemerintah hanya untuk membangun yang Rp 9,4 triliun. Ada lima perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip, enam sebetulnya, tapi yang satu tidak mau diekspos. Perusahaan ini sudah hampir Rp 50 triliun nilai investasinya untuk perumahan saja,” ungkap Dhony.
