Pajak.com, Jakarta – Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkapkan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) siap menjadi mitra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan menghadirkan tiga layanan transaksi sekaligus di lingkungan lembaga negara, yakni bank penyalur gaji, bank persepsi, dan bank pengelola rekening khusus Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
“Kami siap memfasilitasi para ASN, prajurit TNI dan anggota Polri menikmati layanan syariah BSI. Dukungan juga kami hadirkan dalam memfasilitasi kementerian dan lembaga negara melalui layanan e-channel BSI untuk menerima pembayaran modul penerimaan negara dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) serta layanan pengelolaan SBSN sesuai syariah,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Pajak.com pada Rabu (12/01).
Ia menambahkan, BSI juga telah dipercaya menjadi bank penyalur gaji (payroll) bagi lebih dari dari 160 ribu aparatur sipil negara (ASN) dan prajurit TNI serta personel Polri di seluruh Indonesia. Besaran anggaran gaji ASN, TNI dan Polri yang disalurkan BSI per bulannya mencapai lebih dari Rp 600 miliar.
“BSI terus meningkatkan sinergi dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memacu layanan transaksi keuangan syariah di lingkungan lembaga negara dan berperan aktif mendukung pembangunan ekonomi,” tambahnya.
Lebih lanjut Hery mengatakan bahwa melalui kerja sama tersebut, BSI semakin memantapkan langkahnya untuk terus berinovasi memberikan layanan prima kepada seluruh nasabah dan masyarakat luas.
“Tahun ini, BSI bertekad merealisasikan target tambahan sebagai bank penyalur gaji bagi lebih dari 100 ribu ASN, prajurit TNI dan anggota Polri untuk beralih pembayaran gajinya melalui BSI,” tambahnya.
Adapun sebagai bank persepsi pada penerimaan negara secara elektronik, BSI berkomitmen untuk memberi andil positif dalam melayani pembayaran penerimaan negara secara realtime, transparan dan efektif. Harapannya dapat mendukung Kemenkeu dalam proses administrasi dan implementasi modul penerimaan negara Gen 3 yang baru saja diresmikan.
“Dengan adanya layanan ini, nasabah BSI dapat membayar pajak secara realtime melalui berbagai kanal pembayaran yaitu BSI Mobile, CMS, BSI Net dan teller,” imbuhnya.
Selain memfasilitasi untuk pembayaran gaji dan penerimaan negara, Hery menjelaskan bahwa BSI juga menjadi salah satu agen penjual SBSN. Menurutnya, BSI akan meningkatkan perannya dalam hal pengelolaan rekening khusus (reksus) SBSN, seperti layanan cash management dan penyampaian laporan rekening khusus SBSN.
“Dengan adanya kerja sama ini diharapkan pengelolaan rekening khusus SBSN memenuhi unsur syariah dan memberikan kontribusi bagi penyaluran APBN untuk membiayai proyek pemerintah secara optimal, efektif dan efisien,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan yang diwakili oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara Kemenkeu Noor Faisal Achmad memberikan dukungannya terhadap BSI yang memfasilitasi akselerasi proses pembayaran PNBP serta pengelolaan rekening khusus SBSN, hingga layanan akses perbankan syariah di lingkungan pegawai Kemenkeu.
“Kemitraan dalam pelaksanaan APBN ini telah terjalin dengan baik sejak 2019, Kemenkeu dalam hal ini DJPb melibatkan bank syariah untuk dapat menerima penerimaan negara. Capaian penerimaan negara yang diterima BSI sebelum merger menunjukkan peningkatan setiap tahun baik jumlah transaksi maupun nominal, meskipun masih perlu ditingkatkan di masa yang akan datang,” jelasnya.
Ia pun berharap BSI dapat terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui penyempurnaan sistem dan perluasan kanal layanan pembayaran digital yang semakin mudah, praktis, cepat, dan aman sehingga Wajib Pajak dapat menyetor penerimaan negara kapan saja dan dimana pun.
“Kemudahan, kecepatan dan kenyamanan layanan ini akan mempercepat penerimaan negara dapat diterima di kas negara untuk membiayai APBN,” pungkasnya.
