Pajak.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI resmi memperoleh kucuran penyertaan modal negara (PMN) 2021 sebesar Rp 6,9 triliun, dimana PMN tersebut akan KAI gunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan, PMN ini akan digunakan oleh KAI untuk membiayai cost overrun LRT Jabodebek dan pemenuhan base equity KCJB.
“Adanya kepercayaan pemerintah untuk memberikan penambahan PMN kepada KAI, maka KAI dapat melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditugaskan kepada KAI,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/12).
Ia menambahkan, pihaknya akan mengelola PMN sesuai tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, akuntabel dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.
Sesuai Perpres nomor 49 Tahun 2017, KAI ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana LRT Jabodebek. Dalam Perpres tersebut pula disebutkan, KAI dapat memperoleh dukungan pemerintah berupa pemberian PMN. Oleh karena itu, dana PMN sebesar Rp 2,6 triliun untuk LRT Jabodebek akan digunakan untuk cost overrun akibat keterlambatan pembebasan lahan Dipo yang berdampak pada peningkatan biaya pra-operasi, biaya interest during construction, dan biaya lainnya.
Adapun sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI juga ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek KCJB dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN. Maka, dana PMN sebesar Rp 4,3 triliun akan digunakan untuk pemenuhan base equity konsorsium BUMN Indonesia. Base equity ini perlu dipenuhi agar dana dari China Development Bank (CDB) dapat dicairkan sehingga pembangunan proyek KCJB dapat tetap dapat dilakukan.
“Pemberian PMN tersebut juga akan memberikan multiplier effect baik bagi masyarakat, negara, dan KAI itu sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Didiek mengatakan bahwa bagi masyarakat, PMN tersebut akan merealisasikan hadirnya transportasi massal yang lebih efisien dan modern, menyerap lapangan pekerjaan, pengurangan emisi/penggunaan BBM, dan penghematan waktu perjalanan. Namun, bagi negara, PMN justru akan membantu mempercepat penyelesaian PSN berbasis perkeretaapian, mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun maupun potensi pengembangan kawasan baru, meningkatkan pendapatan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, serta menumbuhkan citra positif Indonesia di mata dunia dengan dioperasikannya kereta cepat dan LRT yang dioperasikan tanpa masinis.
Bagi KAI sendiri, Didiek mengatakan bahwa PMN akan memberikan perbaikan struktur modal perusahaan dan kapasitas usaha dalam menyelesaikan dua PSN dengan mempertimbangkan kondisi keuangan KAI yang terdampak pandemi COVID-19.
Ia pun memaparkan, sampai dengan 16 Desember 2021, proyek LRT Jabodebek telah mencapai 78,39 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2022. Sedangkan KCJB per 28 Desember, progresnya telah mencapai 79,65 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada Desember 2022.
“KAI akan terus mengawal jalannya kedua PSN berbasis perkeretaapian ini agar dapat beroperasi tepat waktu dengan tetap memerhatikan unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik,” pungkasnya.
