Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia turun pada triwulan I-2022. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, penurunan ULN tersebut terlihat dari triwulan sebelumnya sebesar 415,7 miliar dollar AS menjadi 411,5 miliar dollar AS pada triwulan I-2022.
“Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik yaitu pemerintah dan bank sentral, serta sektor swasta,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/05).
Jika dilihat secara tahunan, posisi ULN triwulan I-2022 mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen year-on-year (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,3 persen (yoy).
Erwin menambahkan, tren penurunan ULN pemerintah pada triwulan I-2022 masih berlanjut, dari sebelumnya sebesar 200,2 miliar dollar AS menjadi 196,2 miliar dollar AS pada triwulan I-2022. Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah mengalami kontraksi sebesar 3,4 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,0 persen (yoy).
Menurutnya, penurunan terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo, baik SBN domestik maupun SBN Valas, serta adanya pelunasan neto atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2022, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.
Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi pada SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.
“Penarikan ULN pada triwulan I-2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” tambahnya.
Selain itu, dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan Maret 2022 juga terlihat pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7 persen). Posisi ULN relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa penurunan juga terlihat dari ULN swasta. Dimana posisi ULN swasta pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 206,4 miliar dollar AS, turun dari 206,5 miliar dollar AS pada triwulan IV-2021. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,6 persen (yoy).
Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran pinjaman luar negeri dan surat utang yang jatuh tempo selama triwulan I-2022 sehingga ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) terkontraksi masing-masing sebesar 5,1 persen (yoy) dan 1,0 persen (yoy).
Ia mengatakan bahwa ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,6 persen dari total ULN swasta.
“ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen terhadap total ULN swasta,” katanya.
BI pun memastikan bahwa ULN Indonesia pada triwulan I-2022 tetap terkendali. Hal itu tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 33,7 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 35,0 persen. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,9 persen dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkasnya.
