Pajak.com, Jakarta – Bank Dunia setujui pinjaman senilai 400 juta dollar AS, untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen mengungkapkan pihaknya tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin akses rumah tangga yang berkelanjutan kepada layanan kesehatan yang penting yang berkualitas.
“Aksesibilitas semacam ini sangatlah penting bagi upaya pemulihan Indonesia dari COVID-19 dan akan melahirkan tenaga kerja Indonesia yang lebih sehat dan lebih produktif di masa depan,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Pajak.com, dikutip Jumat (17/12).
Ia mengemukakan, dana itu akan disalurkan melalui instrumen Program for Results (PforR) milik Bank Dunia, yang mengaitkan pencairan dana dengan pencapaian hasil program yang spesifik dan dirancang untuk periode lima tahun.
“Program ini akan menggunakan berbagai indikator, termasuk perbaikan proses pemberian perawatan pada fasilitas perawatan kesehatan dan rumah sakit tingkat satu, penguatan pengelolaan klaim asuransi dan pencegahan klaim yang tidak perlu. Serta pada peningkatan pemanfaatan data dalam pembuatan keputusan maupun pendukungnya,” ujarnya.
Ia pun memastikan, seluruh penerima manfaat JKN yang berjumlah sekitar 220 juta orang. 60 persen di antaranya tergolong miskin atau hampir miskin akan mendapatkan manfaat dari upaya perbaikan tersebut.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebut pinjaman itu merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan perawatan kesehatan, memperluas cakupan, dan berinvestasi pada modal manusia di Indonesia.
Ia mengatakan, pendanaan dari pinjaman Bank Dunia ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu perawatan kesehatan, meningkatkan efisiensi pembelanjaan JKN, serta mendukung pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan JKN.
“Di samping meningkatkan kualitas perawatan dan efisiensi pembelanjaan JKN, pendanaan ini juga akan mendukung perbaikan sistem informasi kesehatan. Sehingga dapat lebih terintegrasi ke dalam pembuatan kebijakan JKN yang lebih tepat sasaran dan terinformasi,” kata Kunta.
Ia mengemukakan, Indonesia berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta melalui program JKN. Antara tahun 2014–2019, cakupan JKN mencapai 83 persen dari jumlah penduduk dan berhasil mengurangi pengeluaran belanja layanan kesehatan dari kantong pribadi. Dari 47 persen menjadi 32 persen.
Terlepas dari pencapaian tersebut, kelemahan pada kualitas perawatan menyebabkan tingginya angka kematian ibu, tuberkulosis, dan stunting. Penyaringan dan diagnosis yang terbatas juga menghambat efektivitas pengelolaan terhadap penyakit kronis yang bebannya terus bertambah. Fakta lainnya, pandemi COVID-19 juga telah mengganggu akses pada layanan kesehatan yang penting, dengan kemungkinan terjadinya dampak jangka panjang pada modal manusia.
“Hampir 3,5 juta warga Indonesia kehilangan akses kepada perawatan kesehatan yang terjangkau sebagai akibat hilangnya pekerjaan; sementara itu pergerakan yang dibatasi, fasilitas yang ditutup, serta kewaspadaan dalam konteks pandemi berkontribusi kepada berkurangnya permintaan perawatan kesehatan, terutama yang bersifat preventif,” imbuhnya.
Akibatnya, perawatan kesehatan yang tertunda dan hilang tidak hanya menyebabkan adanya kebutuhan perawatan kesehatan yang lebih besar di masa mendatang, tetapi juga dapat menambah beban keuangan bagi lembaga pelaksana JKN, yaitu BPJS Kesehatan (BPJS-K).
Hal itu pun diperkuat oleh pernyataan Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS-K, Mahlil Ruby yang mengatakan bahwa dampak COVID-19 yang berkepanjangan dan kemungkinannya menjadi endemi masih menjadi tantangan bagi keberlangsungan JKN.
“Dalam konteks tersebut, sementara dana JKN dan biaya administrasi BPJS-K tetap berasal dari premi anggota, Program for Results ini mendukung kapasitas pemerintah untuk menjaga keberlangsungan JKN melalui peningkatan mutu, efisiensi, dan pengelolaan klaim. Kami menyambut upaya kerja sama ini untuk pelayanan yang lebih baik bagi anggota kami,” ucap Mahlil.
Selain dukungan dari Bank Dunia, Bill and Melinda Gates Foundation juga akan memberikan dana hibah sebesar 2,33 juta dollar AS melalui World Bank’s Indonesia Human Capital Acceleration multi-donor trust fund, untuk meningkatkan kapasitas JKN dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan prakarsa ini.
