Pajak.com, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi secara khusus berkunjung ke Jepang untuk mengakselerasi kerjasama pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Kunjungan ini juga dilakukan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan, seperti pembangunan mass rapid transit (MRT) fase 2, kereta api (KA) Makassar-Parepare, Pelabuhan Patimban, dan proving ground berstandar internasional di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.
Di negara matahari terbit itu Menhub dan rombongan bertemu langsung dengan sejumlah pihak, seperti Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang Kazuyoshi Akaba; Menteri Luar Negeri Jepang Hirofumi Nakasone; Mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda; Chief Executive Officer (CEO) Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Tadashi Maeda; serta beberapa pihak non-pemerintah Jepang lainnya.
“Kami ingin melakukan pertemuan government to government (G to G) dengan pemerintah Jepang sehingga akan lebih memuluskan dan mempercepat kerjasama government to business (G to B) maupun business to business (B to B) dalam empat proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang dikerjakan oleh kedua negara. Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur nasional termasuk transportasi, kami menginginkan proyek kerja sama kedua negara ini dapat terus dipercepat dan berjalan sesuai dengan rencana,” kata Budi Karya melalui keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, pada (5/9).
Dengan pertemuan itu, ia berharap, secara khusus pemerintah Jepang dapat ikut mendorong perusahaan dan konsorsium yang berpartisipasi dalam proyek. Sehingga dapat lebih serius berkomitmen dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur sesuai rencana.
“Kami mendorong pemerintah Jepang dapat mengajak lebih banyak lagi perusahaan asal Jepang untuk mengikuti proses tender beberapa proyek pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia,” harap Budi Karya.
Ia menjelaskan, dari keempat proyek kerja sama dengan pemerintah Jepang, dua diantaranya masih perlu didorong keseriusan dan komitmen pihak Jepang untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Sementara dua proyek lainnya tengah berproses dan diharapkan dapat terus berjalan sesuai rencana dan harapan.
“Pada proyek MRT fase 2, masih ada permasalahan pada harga penawaran yang terlalu tinggi dari kontraktor Jepang. Untuk itu, pemerintah Indonesia meminta pihak Jepang untuk melakukan penyesuaian harga dengan nilai yang adil dan wajar agar pembangunan fisik segera dapat dilanjutkan,” ungkap Budi Karya.
Pada proyek Pelabuhan Patimban, Kemenhub mendorong pemerintah Jepang ikut mempercepat pembentukan konsorsium Jepang-Indonesia dalam pengoperasian Car Terminal dan Container Terminal di Pelabuhan Patimban, yaitu antara PT Pelabuhan Patimban Internasional dan Toyota Tsusho Corporation. Saat ini pembangunan itu masih dalam proses negosiasi.
“Pemerintah Indonesia secara khusus mengupayakan kenaikan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Indonesia pada proyek Pelabuhan Patimban yang disinergikan dengan Jepang,” kata Budi Karya.
Di lain sisi, Indonesia menyambut baik ketertarikan Jepang untuk berpartisipasi dalam proyek proving ground BPLJSKB Bekasi. Proyek itu saat ini tengah dalam proses pelelangan. Kebetulan terdapat perusahaan asal Jepang yang mengikuti lelang itu.
“Pemerintah Indonesia terus berharap akan terdapat perusahaan asal Jepang lainnya sehingga kompetisi dan proses lelang dapat menghasilkan yang terbaik,” tambah Budi Karya.
Untuk pembangunan proyek Pelabuhan Patimban dan proving ground BPLJSKB Bekasi, ia juga akan menjajaki untuk mendapatkan dukungan sumber pembiayaan yang kompetitif dan mampu memberikan bunga pinjaman yang rendah baik melalui investor maupun dari lembaga keuangan Jepang.
Kemudian, untuk proyek KA Makassar-Parepare, pemerintah Indonesia bersyukur proyek ini sudah berjalan sesuai rencana—dalam proses menuju financial close. Pembangunan KA ini terbagi menjadi lima segmen, tetapi satu segmennya diproyeksikan dapat beroperasi di akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022.
“Pemerintah Indonesia membutuhkan dukungan Jepang dalam pengoperasiannya secara penuh dan ideal. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia akan memanfaatkan kesempatan kunjungan untuk mencari informasi mengenai kemungkinan pemberian hibah lokomotif dan gerbong kereta dari Jepang,” harap Budi Karya.
Pemerintah Indonesia berharap kunjungan ini dapat membawa hasil baik dan bermanfaat, sehingga dapat mengatasi beberapa kendala yang terjadi, mendorong proses, sekaligus mengakselerasi pembangunan proyek infrastruktur transportasi Indonesia.
“Kami meyakini kelanjutan kerja sama kedua negara sangat penting dan bermanfaat untuk memperkuat hubungan kerja sama dan meningkatkan hubungan ekonomi yang selama ini sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam ikut membantu upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini,” harap Budi Karya.
