Wapres: Rancang Ekonomi Berkeadilan Melalui Pajak dan Zakat
Pajak.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan, zakat dan pajak hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yakni mengurangi ketimpangan. Namun, tren ketimpangan terus meningkat seiring dengan laju liberalisasi ekonomi dan menyasar hampir seluruh negara, termasuk negara maju. Untuk itu, Wapres Ma’ruf berharap agar para pemimpin negara dan ekonom menyusun sebuah skema rancangan ekonomi yang berkeadilan melalui pajak dan zakat.
“Sekarang merupakan momen panggilan moral bagi para pemimpin negara dan ekonom untuk mendesain bingkai keadilan ekonomi, di mana salah satunya via instrumen pajak yang selaras dengan bingkai tujuan besar tersebut,” katanya pada acara 14th Asia Pacific Tax Forum (APTF), di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (03/05).
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tersebut, Ma’ruf mengemukakan bahwa potensi penghimpunan zakat di indonesia sangat besar. Meskipun bukan bagian dari anggaran negara, zakat dapat menjadi salah satu instrumen penyokong kebijakan fiskal.
Ia pun mencontohkan, zakat membantu pemerintah pada pos-pos tertentu yang sesuai dengan peruntukan zakat, seperti pengentasan kemiskinan, stunting, dan perlindungan sosial. Ma’ruf pun berharap melalui gelaran 14th APTF, dapat dihasilkan rumusan-rumusan nyata dalam menyelaraskan implementasi antara pajak dan zakat
“Saya menilai penting adanya kajian kebijakan dan rekomendasi konkret terkait relasi ideal antara zakat dan pajak ke depannya. Dalam bingkai keadilan ekonomi yang sepatutnya kita wujudkan, kedua instrumen tersebut diharapkan dapat berkontribusi lebih optimal, sehingga menjadi alat yang efektif untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan ketimpangan,” jelas Ma’ruf.
Ia pun menggarisbawahi, beberapa rumusan konkret yang dihasilkan nantinya harus memberikan keadilan ekonomi kepada seluruh masyarakat.
“Pada forum yang sangat baik ini, besar harapan saya akan dapat dibahas dan dihasilkan berbagai rekomendasi konkret,” imbuhnya.
Pertama, terkait desain bingkai keadilan ekonomi, khususnya melalui pajak dan zakat, maupun instrumen ekonomi dan keuangan syariah lainnya. Kedua, terkait pengembangan ekonomi syariah sebagai penopang ketahanan ekonomi nasional, maupun Asia Pasifik, salah satu kawasan yang diproyeksi tetap tumbuh ekspansif di tengah dinamika global.
Menutup sambutannya, Ma’ruf menginginkan agar seluruh gagasan yang dihasilkan dalam forum ini dapat membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya, dan dunia pada umumnya.
“Saya kira akan banyak gagasan yang dapat dipertukarkan, sehingga forum ini akan turut berkontribusi membawa kemaslahatan bagi umat, baik di Indonesia maupun negara-negara Asia Pasifik lainnya,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Program INDEF Esther Sri Astuti melaporkan, APTF merupakan kegiatan yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan perpajakan mulai dari sektor privat, publik, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan dan mendiskusikan isu mengenai kebijakan di perpajakan dan aplikasinya di kawasan Asia Pasifik.
Ia pun berharap agar forum ini dapat menghasilkan kerja sama yang lebih kuat lagi antarpemangku kepentingan dan antarnegara, dalam pembangunan negara dan kawasan melalui ekonomi dan perpajakan.
“Mari kita perkuat kerja sama untuk meningkatkan fiskal untuk membangun negara,” kata Esther optimistis.
Hadir pula dalam acara ini di antaranya Pendiri INDEF Didik J. Rachbini, President International Tax and Investment Center Daniel Witt, dan President Malaysian Association of Tax Accountants (MATA) Dato’ Haji Abd Aziz Abu Bakar.
