Pajak.com, Riau – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan kunjungan ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah Kerja (WK) Rokan, di Riau, (24–25/3). Ia menyebutkan, PHR WK Rokan berkontribusi terhadap penerimaan negara sekitar Rp 9 triliun untuk periode Agustus 2021 hingga Desember 2021. Kontribusi itu terdiri dari Rp 6,5 triliun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan Rp 2,5 triliun berupa pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak daerah. Selain itu, Seluruh hasil lifting PHR WK Rokan sepenuhnya untuk konsumsi kilang domestik PT Pertamina (Persero) yang mendukung ketahanan energi nasional.
“Kontribusi ini merupakan wujud nyata dari manfaat langsung kehadiran operasi PHR kepada negara, daerah, dan masyarakat setelah alih kelola WK Rokan tahun lalu. Industri hulu migas (minyak dan gas) memiliki peran penting bagi penerimaan negara dan modal pembangunan,” jelas Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (25/3).
Seperti yang diketahui, lapangan migas Rokan sebelumnya dikelola oleh pihak Chevron selama lebih dari 92 tahun. Kemudian, pada 9 Agustus 2021 lalu, Pertamina melalui PHR, resmi mengakuisisi 100 persen Blok Rokan yang ada di Riau itu. PHR merupakan WK migas dengan produksi minyak yang jumbo atau dengan rata-rata produksi tahunan mencapai 160 Barrels Of oil Per Day (BOPD).
Sri Mulyani mengungkap, hadirnya PHR WK Riau tidak hanya memberikan keuntungan bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat sekitar, baik melalui penyerapan tenaga kerja; munculnya bisnis lokal; dan melalui berbagai kontrak kerja sama, baik sisi teknis maupun nonteknis.
“Saya berharap Pertamina Hulu Rokan tidak hanya fokus pada tujuan operasional, tetapi juga bertanggung jawab secara moral terhadap lingkungan, terutama ketika persoalan dampak perubahan iklim menjadi sorotan dunia saat ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengapresiasi kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) PHR WK Rokan yang dapat mengelola sumber daya alam dengan optimal. Ia berharap, perseroan dapat terus mengembangkan dan melatih SDM menjadi lebih baik.
“Generasi muda yang sedang belajar universitas, baik di Provinsi Riau maupun di seluruh Indonesia, diharapkan juga dapat mengembangkan diri. Kebhinekaan cara berpikir merupakan kekuatan yang dimiliki oleh generasi produktif Indonesia,” kata Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, belajar dari alih kelola di wilayah kerja lain sebelumnya, persiapan Pertamina dalam alih kelola Rokan menjadi lebih banyak. Dengan demikian, PHR mampu menjaga, bahkan meningkatkan produksi.
Dirut PHR Jaffee A. Suardin menambahkan, PHR WK Rokan berhasil meningkatkan kinerja setelah alih kelola, antara lain disebabkan oleh kenaikan tingkat produksi, biaya lifting yang makin rendah, peningkatan kegiatan pengeboran secara masif dan agresif, peningkatan keandalan fasilitas, serta tingkat efisiensi produksi yang terjaga.
“Hanya dalam tempo kurang dari empat bulan, PHR berhasil menambah rig pengeboran dari sebelumnya 6 rig menjadi 19 rig dan rig kerja ulang (work over) dari sebelumnya 25 rig menjadi 29 rig. Tahun 2022 ini, PHR menargetkan pengeboran 400 sampai 500 sumur baru dengan target produksi sekitar 180 ribu BOPD. Untuk mencapai target tersebut, PHR akan terus menambah jumlah rig pengeboran,” ungkap Jaffe.
Kunjungan Sri Mulyani, Nicke Widyawati, Jaffe A. Suardin, maupun rombongan pimpinan Kementerian Keuangan dan Pertamina, meliputi meninjau Ruang Kendali Operasi (war room) PHR di Rumbai, lokasi pengeboran di Minas, dan Stasiun Pengumpul 1 Minas. Selain itu, rombongan juga mengunjungi salah satu lokasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PHR di Minas, yakni Pusat Latihan Gajah (PLG).
