Istana: Tidak Ada Pembahasan Pembentukan Badan Penerimaan Negara di Rapat Kabinet!
Pajak.com, Jakarta – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan, tidak ada pembahasan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Kementerian Penerimaan Negara di Rapat Kabinet yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, (2/13).
“Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan Badan Penerimaan Negara. Kementerian Keuangan masih bekerja seperti biasa, satu menteri (Sri Mulyani Indrawati) dengan 3 wakil menteri (Anggito Abimanyu, Suahasil Nazara, dan Thomas Djiwandono). Masih bekerja seperti biasa,” jelas Hasan dalam konferensi pers usai Rapat Kabinet, dikutip Pajak.com, (3/12).
Seirama dengan itu, ia pun mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan mengenai penunjukan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara.
“Belum ada pembahasan. Tidak ada pemberitahuan dan tidak ada pembahasan apa-apa sejauh ini. Yang saya tahu, kan, ada di rapat kabinet. Sampai sejauh ini belum ada arahan apa-apa soal itu,” kata Hasan.
Pada kesempatan sebelumnya, adik Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo mengisyaratkan bahwa Prabowo akan segera membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ia juga menyebut, nama Anggito Abimanyu sebagai menteri kementerian baru itu.
“Saya kira dia (Anggito Abimanyu) sebagai Wakil Menteri (Keuangan), itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi, ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” terang Hashim dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 2024, di Hotel Mulia Jakarta, (1/12).
Sebagai informasi, Kementerian Penerimaan Negara disebut sebagai BPN dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Dalam dokumen visi dan misi itu dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Anggaran tersebut perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian BPN ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23 persen.
Saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo-Gibran juga telah menyematkan visi untuk membentuk BPN. Landasannya karena pemerintah ingin melaksanakan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 23A secara taat asas, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara. BPN diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.