Ekonom CELIOS Desak Prabowo untuk Copot Sri Mulyani hingga Revisi Total Regulasi Pajak
Pajak.com, Jakarta – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyampaikan delapan tuntutan ekonomi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Desakan tersebut mencakup pencopotan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hingga revisi total regulasi perpajakan yang dinilai membebani rakyat.
“Reset ekonomi Indonesia, 8 tuntutan ekonomi [yang pertama] copot menteri keuangan,” tulis CELIOS dalam akun resmi media sosial Instagram @celios_id, dikutip Pajak.com pada Kamis (4/9/25).
Dalam kesempatan tersebut, CELIOS menegaskan bahwa tuntutan kedua, CELIOS meminta pembatalan kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Gaji anggota DPR diminta ditetapkan dengan ketentuan tidak melebihi tiga kali lipat upah minimum Jakarta. Selain itu, dibutuhkan komite remunerasi independen untuk pejabat negara.
“Setiap pengeluaran dana reses anggota dewan harus menjadi informasi publik,” jelas CELIOS.
Di sisi lain, CELIOS mendesak agar pemerintah segera menerapkan Pajak Kekayaan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Lembaga ini juga menyoroti regulasi perpajakan yang berlaku saat ini. CELIOS menilai kebijakan pajak yang ada justru memberatkan masyarakat. Karena itu, CELIOS menuntut adanya revisi total, termasuk pembatalan kenaikan tarif pajak tertentu dan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8 persen.
Tuntutan berikutnya adalah pemangkasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Polri serta evaluasi menyeluruh terhadap pos anggaran Makan Bergizi Gratis MBG (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara. CELIOS mendorong agar anggaran tersebut dialihkan untuk subsidi tunai langsung yang lebih menyentuh masyarakat kecil.
Dalam aspek pembiayaan, CELIOS menekankan pentingnya restrukturisasi utang pemerintah dan menghentikan penambahan utang baru yang dianggap membebani fiskal negara.
Lebih lanjut, CELIOS juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri. Mereka meminta agar putusan ini dijalankan, termasuk pelarangan rangkap jabatan komisaris, khususnya Menteri Investasi dan Hilirisasi yang merangkap sebagai CEO Danantara.
Tuntutan terakhir adalah penghentian proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai merugikan keuangan negara, termasuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan kawasan food estate.
Lembaga ini menegaskan bahwa akar masalah ekonomi Indonesia adalah ketimpangan, arogansi, dan penyangkalan terhadap kondisi riil. “Tanpa perbaikan fundamental, ekonomi akan tetap keropos, seperti zombie berjalan tapi kosong,” tulis CELIOS.