Temui DPR, Mahasiswa Tuntut Peningkatan Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan Pajak
Pajak.com, Jakarta – Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bertemu dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, (3/9/25). Dalam pertemuan itu, Ketua Umum GMNI Muhammad Risyad Fahlefi menyampaikan Pancatura atau lima tuntutan rakyat, salah satunya meminta DPR dan pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. GMNI pun memberi gagasan kebijakan peningkatan pendapatan negara tanpa menaikkan tarif pajak.
“Negara dapat meningkatkan pendapatan negara dalam hal lain, tidak hanya pajak yang membebankan rakyat, seperti optimalisasi BUMN [Badan Usaha Milik Negara], tegas terhadap koruptor melalui UU [Undang-Undang] Perampasan Aset, dan lain sebagainya. Alternatif-alternatif ini untuk mengisi kas negara yang harus dilakukan daripada membebankan keuangan negara pada masyarakat. Ini yang perlu dicatat dan diperhatikan,” jelas Risyad dikutip Pajak.com (4/9/25).
Secara simultan, ia menuntut DPR memerhatikan kesejahteraan elemen masyarakat dengan mengambil peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. GMNI menuntut DPR memihak pada kesejahteraan guru, veteran, dan profesi lainnya
“Kami meminta DPR segera mengesahkan beberapa Rancangan UU [RUU] krusial yang jadi tuntutan masyarakat selama lima tahun ke belakang, yaitu RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU TNI-Polri, dan RUU KUHAP [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana]” urai Risyad.
GMNI menilai bahwa selama lima tahun ke belakang DPR tidak banyak mengakomodasi pengesahan RUU yang menjadi tuntutan rakyat. Menurut Risyad, kinerja DPR ini menjadi pencetus utama gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
Merespons tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta maaf atas kinerja anggota serta pimpinan DPR sebagai wakil rakyat selama ini dan berjanji segera melakukan evaluasi secara komprehensif.
“Selaku Pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,” kata Dasco.
Di samping itu, menurutnya, DPR telah melakukan komunikasi dengan pemerintah dalam rangka menindaklanjuti berbagai tuntutan mahasiswa dan masyarakat.
“Kawan-kawan sekalian, besok [4/9/25] akan diterima pemerintah. Karena akan ada beberapa hal nantinya dibutuhkan kerja sama DPR dan pemerintah, seperti tadi pembentukan tim investigasi dugaan makar. Lalu soal UU Perampasan Aset, misalnya. pembuatan UU adalah DPR dan pemerintah, pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan DPR,” jelas Dasco.
Selain Dasco, pertemuan ini dihadiri oleh Anggota DPR lainnya, seperti Cucun Ahmad Syamsurijal (Partai Kebangkitan Bangsa/PKB) dan Saan Mustopa (Partai Nasional Demokrat/Nasdem).