Pajak.com, Beijing – Pemerintah Cina bertekad akan memangkas dan memberikan pengembalian pajak hingga mencapai 2,5 triliun yuan atau sekitar Rp 5,6 kuadriliun sepanjang 2022 untuk menarik lebih banyak investor.
“Dengan adanya kebijakan itu, maka 1,5 triliun yuan (sekitar Rp 3,3 kuadriliun) akan dikembalikan secara langsung kepada sektor usaha,” kata Perdana Menteri Cina Li Keqiang kepada pers di Beijing, seusai penutupan Sidang Parlemen Dua Sesi, Jumat (11/3).
Ia mengklaim, kebijakan yang tertuang dalam Laporan Kerja Pemerintah tersebut telah disetujui dalam sidang parlemen yang berakhir pada hari itu juga. Namun, tidak dijelaskan jenis pajak apa yang dipotong. Menurutnya, pengurangan pajak dan biaya sangat efektif dalam mendukung sektor usaha, khususnya sektor menengah dan kecil di tengah situasi pandemi COVID-19.
“Pemerintah akan mengembalikan pajak yang ditahan ke perusahaan mikro pada satu waktu sebelum akhir Juni, sementara industri utama seperti manufaktur dan R&D akan menerima pajak yang ditahan dalam tahun ini,” ungkapnya.
Li pun menegaskan akan tetap berpegang pada kebijakan stimulus pemotongan pajak dan pengurangan biaya yang telah terbukti paling efektif di antara kebijakan pendukung untuk perusahaan skala kecil. Ia menekankan bahwa efek pemotongan pajak dan pengurangan biaya ditemukan sebagai kebijakan paling langsung setelah praktik beberapa tahun terakhir.
Perdana menteri itu juga mengatakan telah berdiskusi dengan selusin perusahaan tahun lalu selama kunjungan di Cina Timur, dan meminta mereka memilih dari beberapa kebijakan yang mendukung.
“Para pengusaha dengan suara bulat memilih pemotongan pajak dan pengurangan biaya,” kata Li.
Dia juga mencatat bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya tahun ini, pemotongan pajak dan biaya merupakan antisipasi utama kebijakan makro pemerintah.
“Hanya ketika pupuk diberikan pada akar, daun dan cabang dapat tumbuh subur,” imbuhnya.
Di sisi lain, Li Keqiang juga mengatakan pemerintah pusat menyadari kesulitan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah karena beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan pemotongan pajak dan biaya. Ia menyebutkan tahun ini, transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah naik sebesar 18 persen dibandingkan tahun lalu menjadi 9,8 triliun yuan (sekitar Rp 22,1 kuadriliun).
Li menyatakan bahwa sebagian besar pengembalian pajak akan didanai oleh pemerintah pusat, tetapi untuk beberapa jumlah tertentu akan dibagi dengan pemerintah daerah. Dalam temu media lokal dan asing tersebut, ia menyatakan bahwa negaranya masih membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing tanpa memedulikan bagaimana pun situasi global.
“Selama menyangkut kebijakan keterbukaan Cina, tidak ada yang berubah,” imbuhnya.
Selain pemotongan pajak, Li juga menekankan bahwa kebijakan fiskal dan moneter Cina akan dilakukan dengan tujuan mencapai target ketenagakerjaan, karena Cina harus mencapai lebih dari 11 juta orang lapangan kerja perkotaan baru setiap tahun—lebih baik lagi jika lebih dari 13 juta.
“Saya selalu berpikir, selama lapangan kerja yang relatif mencukupi tercapai, Cina dapat mencapai apa yang disebut sebagian orang sebagai potensi pertumbuhan ekonomi,” kata Li.
Ia menyebutkan beberapa langkah pendukung yang sedang dipertimbangkan negaranya seiring dengan peningkatan angkatan kerja, seperti meningkatkan platform pekerjaan baru serta membantu melatih orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Di samping itu, ia mengatakan tren pekerjaan dengan jam kerja fleksibel tengah meningkat di Cina.
“Pemerintah akan secara sistematis memperbaiki kebijakan-kebijakan bagi mereka yang menyangkut jaminan sosial, hak-hak buruh dan lain sebagainya,” sambungnya.
Li juga mengemukakan Cina akan memanfaatkan sebaik-baiknya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), kesepakatan perdagangan terbesar di dunia yang secara resmi mulai berlaku tahun ini dengan meningkatkan program perdagangan bebas. Ia juga mengklaim akan menyetarakan perlakuan terhadap perusahaan milik negara, perusahaan swasta, dan perusahaan investasi asing agar tetap menjadi tujuan utama investasi asing secara global.
