Pajak.com, Jakarta – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meninjau secara langsung perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Palu. Rencana pembangunan KEK Palu mencapai Rp 8,7 triliun dengan rencana investasi yang masuk sebesar Rp 92,4 triliun. KEK Palu diproyeksikan dapat menyerap sebanyak 97.500 tenaga kerja Indonesia (TKI).
Bahlil mengungkapkan, ia diberi instruksi khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi 15 KEK, termasuk KEK Palu di Sulawesi Tengah. Ia harus lihat secara langsung kondisi KEK Palu dan membuat formulasi yang diperlukan untuk mendorong percepatan pengisian tenant. Bahlil menyimpulkan, permasalahan yang dihadapi oleh KEK Palu saat ini yaitu terkait infrastruktur dan tenant.
“KEK jangan menjadi kawasan industri tanah. Perlu ada formulasi kebijakan untuk menarik tenant ke KEK Palu. Ini harus kita selesaikan. Bila perlu kita akan membuat kebijakan investasi yang memberikan insentif lebih dibandingkan KEK lain. Karena KEK Palu ini masuk dalam PSN (proyek strategis nasional) dan strategi pengembangan kawasan timur yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat,” jelas Bahlil dalam siaran pers yang diterima Pajak.com.
KEK Palu di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Saat ini, telah ada 6 tenant yang menempati 400 hektare dari total 1.500 hektare lahan yang tersedia. Adapun 6 tenant ini bergerak di sektor industri aspal, keramik, furnitur, pertanian dan pengolahannya.
Bahlil kembali menekankan, pembangunan KEK dan kawasan industri harus mempermudah investor, baik dari sisi perizinan sampai implementasi, sehingga belanja modal (capital expenditure/Capex) tidak mahal dan akhirnya dapat menarik minat investor untuk melakukan hilirisasi industri.
Bahlil optimistis pengembangan KEK Palu dapat berjalan baik seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah. Salah satu formulasi yang digunakan, yaitu dengan tidak meninggikan harga lahan dan memberikan insentif kepada investor.
“Jangan sampai kita berpikir menjadi kontraktor properti. Kalau kita buat kesepakatan, maka proses promosinya ditarik oleh negara, jadi tidak lagi KEK jalan sendiri. Caranya, tanahnya jangan dibuat mahal, izinnya diurus oleh negara, insentifnya kita kasih. Jadi jangan investor datang merasa takut duluan,” jelas Bahlil.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bangun Palu Sulawesi Tengah Andi Mulhanan Tombolotutu mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan KEK di Palu, yaitu infrastruktur dalam kawasan. Hal itu dikarenakan adanya pengalihan pendanaan untuk pemulihan bencana yang terjadi 2018 lalu, disusul pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020. Alhasil, saat ini pihak pengelola bekerja keras mencari mitra untuk membangun infrastruktur di dalam kawasan, seperti jalan, drainase, air, gas, listrik, dan sarana penunjang lainnya.
Sebagai informasi, PT Bangun Palu Sulawesi Tengah adalah Badan Usaha Pengelola (BUP) Kawasan Ekonomi Khusus Palu
“Mudah-mudahan dengan kehadiran pak menteri, kita bisa didukung dalam pembangunan infrastruktur dalam kawasan dan menghadirkan ‘anchor tenant’ untuk membantu kami membangun dan mengelola KEK Palu. Seperti yang di Batang dan Kendal, Jawa Tengah. Dua poin itu saja. Kalau dari sisi geostrategis dan geoekonomis, KEK Palu ini sangat unggul dari yang lain-lain,” kata Mulhanan.
Indonesia memang tengah fokus pada pengembangan investasi. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021. Dalam keputusan itu dicantumkan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah. Ini sejalan dengan tujuan investasi, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja sehingga masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat masuknya investasi ke daerahnya.
Berdasarkan catatan kementerian investasi, ada periode kuartal I (Januari-Maret) 2021 provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu tujuan investasi penanaman modal asing (PMA) terbesar ke-3 setelah provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Total realisasi investasi di provinsi Sulawesi Tengah untuk PMA yaitu mencapai 577,4 juta dollar AS, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 854,1 miliar.
