Pajak.com, Jakarta – Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) meningkatkan outlook Indonesia dari negatif menjadi stabil dan mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB (investment grade). S&P berpandangan, outlook yang stabil merupakan pengakuan atas peningkatan sektor eksternal Indonesia, pemulihan ekonomi Indonesia yang akan berlanjut selama dua tahun ke depan dan kemajuan bertahap menuju konsolidasi fiskal pemerintah. Sementara itu, peringkat BBB didasarkan pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid dan dinamika kebijakan yang berorientasi masa depan. Dengan demikian, Indonesia dikatakan masuk dalam peringkat negara stabil dan layak investasi.
Sekilas informasi, S&P merupakan penyedia indeks terkemuka di dunia dan perusahaan peringkat kredit independen dari Amerika Serikat. Perusahaan yang berdiri sejak 1860 ini memberi rating obligasi perusahaan, saham, surat berharga, perusahaan asuransi, kondisi ekonomi atau investasi sebuah negara.
“Di tengah proses pemulihan ekonomi dan risiko global seperti konflik Rusia-Ukraina dan kenaikan inflasi global, kita bersyukur setelah dua tahun akhirnya outlook Indonesia ditingkatkan menjadi stabil dari sebelumnya negatif oleh lembaga rating S&P. Ini menandakan kepercayaan investor masih kuat terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah dan ketahanan ekonomi Indonesia,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis yang dikutip Pajak.com (30/4).
Secara rinci, dalam laporan itu, S&P memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat menjadi 5,1 persen pada 2022 seiring pembukaan pembatasan ekonomi. Meskipun konflik geopolitik Rusia-Ukraina menimbulkan risiko baru terutama terhadap sisi permintaan, namun cenderung dapat dikelola dengan baik. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan mendorong tren investasi—seiring komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan hukum UU Cipta Kerja.
S&P juga menilai, UU Cipta Kerja yang disahkan pada November 2020 akan meningkatkan iklim bisnis dan investasi serta pertumbuhan potensi ekonomi. UU Cipta Kerja juga mengatur tarif pajak perusahaan yang lebih rendah dan kebijakan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel. Lebih lanjut, S&P meyakini Indonesia dapat memastikan keberlanjutan berlakunya UU Cipta Kerja ke depan
Selanjutnya, S&P berharap, laju pemulihan Indonesia akan terakselerasi lebih lanjut tahun ini setelah tumbuh 3,7 persen pada tahun 2021 dan kontraksi 2,1 persen pada tahun 2020. Kondisi ini dipicu oleh keberhasilan pemerintah dalam penanganan COVID-19, cakupan vaksinasi yang luas, peningkatan kekebalan kelompok (herd immunity), dan dampak yang lebih ringan dari varian omicron sehingga melonggarkan pembatasan dan mendorong normalisasi aktivitas ekonomi. Selain itu, beberapa sektor juga mendapatkan manfaat dari peningkatan harga komoditas.
Dari sisi eksternal juga dinilai S&P telah stabil setelah kontraksi akibat pandemi tahun 2020. Nilai ekspor pada Maret 2022 tercatat mencapai 26,50 miliar dollar AS dan nilai ini meningkat signifikan sebesar 29,42 persen secara bulanan atau sebesar 44,36 persen secara tahunan. Neraca perdagangan Indonesia pada bulan Maret 2022 kembali mengalami surplus yang cukup besar, yakni mencapai 4,53 miliar dollar AS. Peningkatan ekspor mendorong penguatan transaksi berjalan dan kinerja pendapatan yang lebih kuat membantu pemerintah mengkonsolidasikan posisi fiskal.
Sementara, indikator konsumsi sebagai pemacu utama produk domestik bruto (PDB) Indonesia menunjukkan optimisme, terlihat dari penjualan ritel yang terus tumbuh positif, indeks keyakinan konsumen (IKK) di level optimistis (>100), serta peningkatan tren inflasi inti yang menggambarkan perbaikan permintaan masyarakat. Pemulihan konsumsi ini akan mendorong industri untuk berproduksi, tecermin dari purchasing manager index (PMI) yang stabil di level ekspansi (>50) sejak September 2021, serta pertumbuhan kredit perbankan yang terus naik di Februari 2022 sejalan dengan optimisme dunia usaha terhadap ekonomi Indonesia.
