Pajak.com, Jakarta – Digitalisasi memberikan dampak luas pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti hadirnya e-commerce, e-payment, dan edutech yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Tidak terkecuali bidang pelayanan publik menjadi salah satu wujud nyata pemerintah dalam menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Melihat hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan, dibutuhkan adanya kerja sama dalam mendorong dan mewujudkan masyarakat yang berdikari secara digital di berbagai bidang untuk kemandirian bangsa.
“Indonesia harus berdikari secara digital. Roda ekonomi digital juga harus mampu menjangkau pelaku usaha besar, hingga mikro dan kecil,” ungkapnya pada acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2022 secara virtual, pada Senin (07/02).
Menurutnya, kemandirian digital harus menjadi suatu gerakan dan kesadaran bersama segenap elemen bangsa.
“Setiap peran aktif kita akan semakin memperkuat upaya membangun kedaulatan di tengah berbagai tantangan digitalisasi,” tambahnya.
Wapres menjelaskan bahwa digitalisasi saat ini menjadi mesin penggerak perekonomian nasional. Dimana ekonomi digital Indonesia diprediksi menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp 1.700 triliun.
“Ada sekitar 21 juta konsumen digital baru selama pandemi. Akumulasi nilai pembelian pengguna internet di Indonesia juga naik dua digit sebesar 49 persen, dari 47 miliar dollar AS diperkirakan menembus menjadi 70 miliar dollar AS di akhir tahun 2021,” jelasnya.
Ia pun menyampaikan bahwa pemerintah akan melindungi iklim usaha yang kondusif dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan sisi positif digitalisasi dan membuka ruang bagi anak bangsa untuk menciptakan inovasi digital.
“Kita ingin mengembangkan aspek positif digitalisasi, seperti pemberdayaan ekonomi, kemajuan ekonomi kreatif dan UMKM, serta memberi ruang bagi inovasi digital karya anak bangsa. Oleh karena itu, pengaturan secara proporsional harus diimplementasikan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait adanya rencana rancangan regulasi mengenai Hak Publikasi (Publisher Rights), Wapres mengemukakan bahwa pemerintah terus mengupayakan keseimbangan ekosistem media di tanah air. Hal itu dirasa penting karena dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mewujudkan relasi kuasa yang seimbang.
Lebih jauh, Wapres berpendapat adanya regulasi ini tidak hanya sekadar melindungi kepentingan pers nasional dalam menghadapi dominasi media baru, namun juga untuk menjaga ekosistem media agar dapat dinikmati secara berimbang.
“Regulasi ini adalah unsur penting untuk menjaga ekosistem media agar kemanfaatan ruang digital dapat dinikmati secara berimbang, dan kedaulatan nasional di bidang digital dapat terwujud,” tuturnya.
Mengakhiri sambutannya, Wapres menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional dan berharap agar acara Konvensi Nasional Media Massa ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam bidang teknologi informasi dan digitalisasi media.
“Saya mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2022 kepada seluruh insan pers Indonesia. Selamat berdiskusi dan semoga konvensi ini dapat membuahkan masukan komprehensif, utamanya dalam membangun kedaulatan nasional di bidang teknologi informasi dan digitalisasi media,” pungkasnya.
