Pajak.com, Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan holding Ultra Mikro (UMi) mampu menciptakan akselerasi inklusi keuangan, sehingga akan memacu pertumbuhan populasi pengusaha baru di Indonesia. Pasalnya, ketiga BUMN yang terlibat holding, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) selama ini sudah berpengalaman dan memiliki fokus pada pemberdayaan dan pembiayaan bagi masyarakat kecil.
“Pembentukan ekosistem (melalui holding) untuk akselerasi financial inclusion dan menjangkau yang belum terlayani pinjaman. Saat ini, banyak pelaku usaha di segmen mikro dan ultra mikro yang belum tersentuh layanan jasa keuangan formal. Misalnya, untuk keperluan pinjaman modal guna memperluas dan memperkuat usaha,” kata Arsjad melalui keterangan tertulis pada Kamis (12/8/21).
Mengutip data hasil survei tiga tahunan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai 76,6 persen pada akhir 2019. Persentase itu meningkat dari 2016 yang hanya 67,8 persen. Sementara Presiden Joko Widodo menginginkan, target tingkat inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024 mendatang.
Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Benny Soetrisno menambahkan, UMi juga memiliki peran penting dalam menyediakan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam upaya integrasi data, memperluas dan meningkatkan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat untuk mengakselerasi inklusi keuangan nasional.
Menurut Benny, permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha UMi dalam pengembangan usaha adalah akses terhadap penyaluran pembiayaan dan pembinaan. Persoalan tersebut dapat diatasi melalui sinergi antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM melalui holding dengan mengintegrasikan pengolahan data berbasis AI. Sebab, ketiga perusahaan pelat merah itu sudah hadir dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dengan data yang sudah mumpuni. Selain itu, BRI sebagai induk holding memiliki fundamental keuangan yang kuat dan bisa memberikan kucuran modal untuk menyediakan teknologi berbasis AI tersebut.
Benny menilai, di ranah pelaku usaha UMi, isu penyaluran pembiayaan tidak bergantung pada suku bunga. Pelaku usaha segmen bawah cenderung mampu menanggung suku bunga tinggi, asalkan akses pembiayaan dapat dilakukan cepat tanpa persyaratan yang memberatkan. Ia mencontohkan, saat ini masih banyak lembaga keuangan formal mensyaratkan agunan agar pembiayaan bisa diperoleh. Padahal, agunan yang diberikan cenderung lebih besar dari ticket size pinjaman.
Benny meyakini, melalui sinergi ketiga perusahaan pelat merah itu, holding akan mampu menyediakan aplikasi sederhana berbasis AI yang dapat membantu pembukuan secara digital untuk mengetahui kualitas kinerja pelaku usaha UMi. Sehingga kewajiban agunan dapat diubah ke penjaminan tagihan yang terdata dan dapat dilacak dengan mudah oleh anggota holding melalui sistem berbasis AI. Cara ini dinilai akan mampu menyajikan transparansi yang kuat.
“Pemanfaatan AI hanya sebagai pelengkap penguatan integrasi data. Dalam praktiknya, diharapkan jejaring atau agen-agen holding UMi di tataran bawah harus tetap mengedepankan fungsi pemberdayaan dan pendampingan yang lebih intensif di lapangan,” kata Benny.
