Pajak.com, Jakarta – Meski pandemi COVID-19 masih melanda, tingkat ekonomi nelayan mulai membaik sepanjang tahun 2021. Sebagian besar mengaku hasil tangkapan seluruhnya terserap oleh pasar. Hal ini diketahui berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).
Survei KNTI terkait tingkat keterjualan hasil tangkapan menyasar 5.292 responden nelayan di 25 wilayah di Indonesia. Waktu pengumpulan data berlangsung selama satu bulan sejak April hingga Mei 2021. Hasil survei menunjukkan bahwa 78,43 persen produksi tangkapan nelayan seluruhnya terjual.
“Ekonomi nelayan kita di tahun 2021 ini sudah mulai membaik. Itu ditandai dengan normalisasi ekonomi nelayan yang terlihat dari peningkatan keterjualan hasil tangkapan,” ujar Ketua Umum KNTI Riza Damanik dalam rekaman dialog publik secara daring dikutip, Kamis (8/7/21).
Riza mengatakan, survei itu merupakan lanjutan dari survei yang digelar tahun sebelumnya untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat khususnya nelayan, saat pandemi COVID-19 baru berlangsung. Hasilnya, tahun lalu terjadi penurunan penjualan hasil tangkapan sebanyak 72 persen dibanding sebelum terjadi pandemi secara global. Artinya, menurut Riza, tahun ini kondisi pasar perikanan di dalam negeri saat ini sudah mulai pulih.
“Itu ditandai dengan 78 persen dari nelayan kita bisa menjual keseluruhan hasil tangkapan ikannya di pasar,” kata Riza.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang turut hadir secara virtual dalam dialog publik itu, mengapresiasi upaya KNTI dalam mengawal pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Sinergi dari semua pihak menurutnya merupakan kebutuhan yang tak bisa ditawar.
Trenggono mengatakan, selama pandemi COVID-19, KKP terus menjaga agar sektor kelautan dan perikanan tetap menggeliat untuk mendorong perekonomian di tingkat daerah maupun nasional bisa tumbuh. Layanan kepada pemangku kepentingan perikanan tidak berhenti agar produktivitas berjalan optimal dengan tetap mengedepankan prinsip ekonomi biru.
“Salah satu upaya agar kita bisa mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang terukur adalah dengan menerapkan konsep blue economy, mengedepankan efisiensi, mendorong pengembangan investasi dan bisnis perikanan dengan tetap menjaga lingkungan tetap lestari,” kata Trenggono.
Trenggono memaparkan, pihaknya juga telah mengambil langkah strategis dalam memenuhi ketersediaaan BBM bersubsidi bagi para nelayan, serta mengoptimalkan operasional stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan. Langkah-langkah tersebut juga untuk mendorong nelayan Indonesia semakin produktif untuk peningkatan kesejahteraan. Bersama BPH Migas, Pertamina, dan Pemda terkait, KKP berupaya melakukan penyederhanaan regulasi penyaluran BBM bersubsidi, revitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan yang tidak operasional, dan digitalisasi penerbitan rekomendasi penyaluran BBM bersubsidi.
