Rumahnya Dijarah, Sri Mulyani Minta Maaf dan Berkomitmen untuk Berbenah
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permintaan maaf sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus berbenah, usai rumah pribadinya di kawasan Bintaro dijarah oleh sekelompok massa tidak dikenal pada Minggu (31/8/25) dini hari.
Melalui akun media sosial Instagram @smindrawati, ia mengungkapkan rasa terima kasih atas simpati dan dukungan yang datang dari berbagai pihak di tengah musibah yang menimpanya.
“Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini,” tulis Sri Mulyani, dikutip Pajak.com pada Senin (1/9/25).
Bendahara negara itu menegaskan bahwa membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, penuh tantangan, terjal, dan sering kali berbahaya. Menurutnya, jalan ini juga telah dilalui oleh para pendahulu bangsa. “Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur,” ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan, sebagai pejabat negara dirinya telah disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan seluruh peraturan yang berlaku. Ia menekankan bahwa UU tidak lahir dari selera pribadi, melainkan melalui proses yang melibatkan pemerintah, DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan.
“Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU – dapat dilakukan Judicial Review [sangat banyak] ke Mahkamah Konstitusi. Bila pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa sistem tersebut belum sempurna. Oleh karena itu, tugas bersama adalah terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan cara yang beradab, bukan melalui anarki, intimidasi, ataupun represi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa tugas negara harus dijalankan dengan amanah, kejujuran, integritas, profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas. Ia mengingatkan bahwa korupsi adalah tindakan yang dilarang keras.
“Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom – empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia,” tegasnya.
Tak lupa, ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat luas, mulai dari netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, hingga pelaku usaha UMKM, koperasi, dan perusahaan besar. Menurutnya, segala bentuk masukan, kritikan, sindiran, bahkan makian, adalah bagian dari proses membangun Indonesia agar lebih baik.
Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga bangsa, bukan dengan merusak atau menebar kebencian. “Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik,” tulisnya.
Dalam penutup pernyataannya, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan tugasnya. “Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sebelum rumah pribadinya dijarah massa, Sri Mulyani Indrawati lebih dulu menghadapi tekanan publik akibat ucapannya mengenai kesejahteraan guru dan dosen.
Pernyataan tersebut dianggap menyinggung masyarakat hingga memicu gelombang kritik. Namun, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar luas di media sosial merupakan hasil manipulasi atau deepfake.
Nama Sri Mulyani juga dikaitkan dengan isu tunjangan rumah DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan. Polemik ini semakin menyulut kemarahan publik hingga berujung pada demonstrasi besar-besaran di sejumlah titik di ibu kota dalam beberapa hari terakhir.
Sri Mulyani dikenal sebagai sosok berpengalaman di bidang keuangan, baik di dalam maupun luar negeri. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada periode 2010 hingga 2016, sebelum kembali ke Tanah Air untuk menduduki kursi Menteri Keuangan.