Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 jadi momentum penting untuk melakukan reformasi struktural di Indonesia. Ia menegaskan, pemerintah bertekad mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan inklusif berkelanjutan, serta menggunakan krisis sebagai momentum untuk melakukan reformasi struktural secara komprehensif.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) atau Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 yang digelar secara virtual, pada Rabu (16/06). Pertemuan yang dipimpin oleh Minister of Commerce and Consumer Affairs New Zealand Hon. David Clark ini dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara anggota APEC.
“Forum ini bertujuan untuk melakukan review Agenda Reformasi Struktural APEC tahun 2015-2020 dan mendukung agenda 5 tahun ke depan. Saya bersama para Menteri APEC lainnya telah menyepakati kerja sama Agenda Reformasi Struktural baru yang mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi; dan mendorong reformasi yang berfokus pada pertumbuhan inklusif, kuat, berkelanjutan, dan ramah inovasi,” urainya.
Agenda reformasi Struktural APEC yang dimaksudnya meliputi upaya-upaya peningkatan efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, peningkatan kepastian hukum, dan peningkatan kualitas regulasi. Selain itu, ada juga hal lain yang diidentifikasi sebagai hambatan-hambatan struktural yang selama ini menjadi salah satu faktor utama high cost economy, serta berimplikasi pada rendahnya daya saing satu ekonomi dalam perdagangan dan investasi.
Airlangga menjelaskan, pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung empat pilar Reformasi Struktural selama lima tahun ke depan, yaitu: creating an enabling environment for open, transparent, and competitive markets; boosting business recovery and resilience against future shocks; ensuring that all groups in society have equal access to opportunities for more inclusive, sustainable growth, and greater well‐being; dan harnessing innovation, new technology, and skills development to boost productivity and digitalization.
“Pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk melakukan reformasi struktural yang menyeluruh bagi perekonomian Indonesia yang diwujudkan melalui roadmap pembangunan ekonomi yang lebih hijau, lebih cerdas, lebih produktif, dan berkeadilan,” jelasnya.
Pertumbuhan berkelanjutan, lanjut Airlangga, merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan dapat dicapai melalui program-program green economy. Indonesia memprioritaskan pembangunan ekonomi ramah lingkungan seperti hydro power, panel surya, geothermal dan biodiesel 30 persen (B30).
Ia melanjutkan, pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas sebesar 30 persen pada tahun 2030, dengan memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai intisari rencana pembangunan nasional. Pemerintah juga mendorong peningkatan keterampilan pekerja melalui program Kartu Prakerja berupa skilling, up-skilling dan re-skilling yang menjadi bagian utama, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para angkatan kerja yang perlu mencari kerja.
“Pemerintah menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan dengan berkomitmen mengurangi sampah rumah tangga sebesar 30 persen dan sampah plastik di laut sebesar 70 persen di tahun 2025,” ujarnya.
